Pemerintah menyiapkan dana Rp 10 miliar untuk melakukan perudingan pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Jepang.
“Anggaran tersebut berasal dari pemotongan anggaran penyediaan converter kit untuk kegiatan konversi BBM ke BBG yang ada di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari Rp 206,8 miliar dipotong Rp 106,05 miliar,†ujar Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di DPR, kemarin.
Sedangkan sisi anggaran Rp 90,75 miliar digunakan untuk pengadaan 4.000 unit converter kit dan sisa Rp 10 miliarnya digunakan untuk memfasilitasi perundingan pengambilaihan Inalum dari Jepang.
Kemenperin bertekad akan menyelesaikan masalah Inalum hingga batas 31 Oktober 2013. “Sudah pasti tidak ada pilihan lain, kami akan mengalihkan saham (PT Inalum) ke Indonesia 100 persen,†tuturnya.
Saat ini, pihaknya sedang dalam tahapan terakhir menyelesaikan masalah itu dan memberikan intepretasi terhadap harga yang akan disepakati bersama Indonesia, karena Inalum merupakan aset negara.
Dana kepemilikan saham, menurut Hidayat, berasal dari APBN. Dia mengaku Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mengaudit aset perusahaan Inalum.
Namun, saat ini masih terdapat selisih perhitungan yang dikeluarkan BPKP dengan yang dihitung Jepang. Angka selisihnya lebih dari 100 juta dolar AS. Namun, politisi Golkar itu optimis masalah tersebut bisa diselesaikan secara pendekatan bisnis.
Hidayat menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan Rp 7 triliun untuk mengambil alih Inalum dari Jepang. Dia menargetkan evaluasi dan pengambilalihan selesai sebelum Oktober 2013. Kemudian pada Oktober 2013 perundingan dapat diselesaikan.
Hidayat mengatakan, setelah masalah kepemilikan saham 100 persen diselesaikan, Inalum akan menjadi BUMN.
Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana mengatakan, anggaran Rp 10 miliar itu untuk bolak-balik ke Jepang melakukan perundingan.
Menurutnya, dalam proses perundingan memang membutuhkan anggaran yang banyak.
Indonesia juga akan melakukan perundingan lagi dengan Jepang awal Juli. “Awal Juli kita akan bertemu lagi dengan Jepang. Kita memang menghindari perundingan saat puasa,†cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]
