Meski kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi belum disetujui DPR, pemerintah akan memberikan kartu kompensasi ke 15,5 juta keluarga miskin pada 6 Juni 2013.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kartu berbentuk kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan. Total kartu yang akan diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga.
“Penerima kartu ini akan mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH),†kata Bambang Widianto, kemarin.
Menurutnya, penggunaan kartu ini untuk mengurangi salah sasaran pemberian bantuan. Pasalnya, pemberian kompensasi BBM sebelumnya memang tidak tepat sasaran lantaran kurangnya koordinasi antara kementerian.
Karena itu, dengan pengiriman kartu ini, pemerintah akan tahu data konkret masyarakat yang berhak menerimanya.
Bambang mengatakan, PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung. Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi adalah Menko Kesra Agung Laksono. Sedangkan untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud M Nuh untuk dibagikan melalui sekolah masing-masing.
Untuk raskin, pemerintah akan menaikkan kuotanya dari 12 kali sebulan menjadi 15 kali sebulan. Lalu untuk PKH, satuan biayanya akan dinaikkan dari Rp 1,4 juta per keluarga menjadi Rp 1,8 juta per keluarga. Sedangkan BLSM untuk sasaran 15 juta rumah tangga akan menerima Rp 150 ribu per bulan.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengatakan, dana yang tersedia untuk melaksanakan program BLSM mencapai Rp 12 triliun. Tetapi jumlah yang dibutuhkan masih kurang Rp 46,7 miliar.
Sekretaris Jenderal Kemensos Toto Utomo Budi Santosa mengatakan, dana tersebut sudah disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut informasi yang diterima Rakyat Merdeka, BLSM akan dicairkan terlebih dahulu sebelum harga BBM dinaikkan. Rencananya, kenaikan BBM tersebut diumumkan pada 7 Juni 2013. Sedangkan BLSM diberikan mulai 6 Juni 2013.
Naik Tak Lebih 5 PersenKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi memperkirakan, dampak kenaikan harga BBM tidak akan terlalu berat. Memang akan ada efek misalnya kenaikan harga, namun itu risiko yang wajar. Ia yakin, daya beli masyarakat masih tinggi.
â€Kenaikan harga akibat BBM tidak akan lebih dari lima persen,†kata Sofjan di Jakarta, kemarin.
Malahan, jika harga BBM tidak dinaikkan sementara dana subsidi BBM diambil dari utang, dalam jangka panjang justru akan menyengsarakan. Dunia usaha dan masyarakat sama-sama rugi.
“Dalam jangka panjang kenaikan harga BBM ini menguntungkan. Tidak bisa terus menerus duit negara habis untuk subsidi, sementara ongkos subsidi itu dari utang,†cetus Sofjan.
Bagi pengusaha, akan lebih baik subsidi BBM dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita sama-sama tahu, pelabuhan sudah macet, jalan sudah macet. Daya saing kita jadi berkurang,†cetusnya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menegaskan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dilakukan untuk menyehatkan postur APBN yang sudah terlalu besar dengan beban subsidi.
Menurut dia, subsidi BBM saat ini sudah tidak sehat lagi sehingga harus dikurangi. Subsidi dari pemerintah akan tetap ada tapi dialihkan ke sektor yang lebih produktif. “Subsidi sekarang, rata-rata 20 persen, itu sudah tidak sehat terhadap postur APBN.
Tak ada niatan pemerintah memiskinkan rakyatnya. Ini semata-mata untuk kesehatan fiskal,†ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
