Produk lokal kalah bersaing dengan barang impor itu sudah biasa. Tapi, salah satu biang keladi mahalnya produk dalam negeri dibanding barang impor adalah berbagai macam pajak dan retribusi yang dibebankan pemerintah daerah kepada dunia bisnis.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan, setidaknya pedagang harus melalui 14 titik dalam mendistribusikan barangnya ke daerah.
“Jeruk Medan yang selama ini kita konsumsi di Jakarta itu perlu melewati 14 titik untuk mengurus administrasi dan juga pungutan-pungutan lainnya. Jangan heran kalau harga jeruk Medan lebih mahal dari jeruk impor,†ujarnya.
Endi menjelaskan, 60 persen permasalahan perdagangan antar daerah yaitu masalah pajak, retribusi dan administrasi. Hal ini menandakan urusan birokrasi telah menghambat jalur distribusi barang ke daerah.
Padahal, Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya untuk urusan ekonomi perdagangan perlu dilakukan secara bebas. Untuk itu, Endi meminta agar otonomi daerah yang merupakan hak setiap daerah mengatur retribusi pajak perlu diatur.
Selain itu, dia juga menyayangkan keseriusan pemerintah terhadap perdagangan antar daerah. Pasalnya, dalam Undang-Undang Perdagangan yang saat ini tengah dibahas DPR tidak menjelaskan secara rinci mengenai perdagangan antar daerah.
“RUU Perdagangan didominasi aturan perdagangan internasional, seakan-akan dagang itu hanya internasional saja,†keluhnya.
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, barang-barang impor memang lebih laku di Indonesia karena transportasi dalam distribusinya lebih mudah dan murah ketimbang barang-barang hasil perdagangan antar daerah atau pulau di Indonesia.
“Itu dilihat cost per unitnya memang lebih murah jadinya, impor itu bisa efisien. Apalagi sarana dan prasarana yang disediakan si eksportir dari luar negeri itu lebih memadai daripada infrastruktur dalam negeri yang lemah,†katanya.
Anggota Komisi VI DPR Ferari Romawi berpendapat, yang membuat daya saing produk Indonesia lemah dikarenakan buruknya infrastruktur yang tersedia di Indonesia serta tidak adanya kepastian hukum di daerah akibatnya impor menjadi pilihan karena dinilai lebih efisien.
“Birokrasi yang ada di Indonesia cukup panjang, makanya itu menjadi tugas yang harus diselesaikan bersama agar daya saing produk Indonesia semakin baik. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, ketimbang saling menyalahkan,†ungkapnya. [Harian Rakyat Merdeka]
