PT PLN (Persero) menargetkan rasio elektrifikasi (RE) di wilayah Indonesia bagian timur 78 persen. Target ini naik dibanding realisasi tahun lalu 65 persen.
Direktur Operasional Indonesia Timur PLN Vickner Sinaga mengatakan, target ini bisa tercapai dengan mengoptimalkan pembangunan jaringan serta pembangkit listrik tenaga energi non BBM, di antaranya tenaga surya, mikro hidro, biomassa dan biodiesel.
“Pemakaian energi BBM masih 50 persen untuk pembangkit listrik, tahun ini diturunkan menjadi 39-40 persen,†ujar Vickner.
Menurutnya, jika RE 78 persen tercapai di akhir tahun ini, maka porsinya sama dengan RE secara nasional. Pada 2010, di Indonesia bagian timur mencapai 49 persen.
Vickner mengungkapkan, untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan listrik, PLN menaikkan pertumbuhan investasi hingga 15 persen dibanding tahun lalu. “Nilai investasi pembangkit, jaringan dan energi terbarukan untuk wilayah timur Indonesia tahun ini mencapai Rp 4,3 triliun,†tuturnya.
Sekitar Rp 2,6 triliun di antaranya untuk penyambungan baru 1 juta pelanggan. Sisanya Rp 1,7 triliun untuk energi terbarukan dan operasional/perawatan. Saat ini jumlah pelanggan PLN di Indonesia bagian timur mencapai 41 juta pelanggan. Tahun ini ditargetkan 1 juta pelanggan baru.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menargetkan peningkatan RE Indonesia dari kisaran 78 persen setelah ada kesepakatan bersama dengan pemerintah (Service Level Agreement/SLA) untuk mencapai kebijakan subsidi listrik yang sehat dan berkeadilan.
“Kami menargetkan dari 78 persen menjadi 90 persen rasio elektrifikasi,†katanya.
Menurutnya, kesepakatan ini akan mendukung kinerja PLN dengan Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan pokok aksi masing-masing.
Nur mencontohkan, masalah perizinan yang selama ini masih menghambat pembangunan pembangkit listrik diharapkan akan selesai melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dimana-mana problem berakar di pembebasan tanah. Kalau soal itu kita hanya bisa bekerja sama BPN, karena mereka yang harus
clear and clean sertifikatnya, agar pembangunannya terlaksana,†ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
