Impor bahan bakar minyak (BBM) diprediksi terus melonjak karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak memberikan insentif pembangunan kilang minyak yang diusulkan PT Pertamina (Persero).
Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tiga bulan pertama di 2013 atau kuartal I (Januari-Maret), Indonesia telah mengimpor produk hasil minyak atau BBM senilai 7,26 miliar dolar AS atau sekitar Rp 68,9 triliun.
Untuk Maret 2013 saja, menurut BPS, angka impor BBM Indonesia mencapai 2,11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 20 triliun. Nilai ini turun dari angka impor BBM di Februari 2013 sebesar 2,65 miliar dolar AS. Karena itu, pada tiga bulan pertama neraca perdagangan Indonesia (NPI) masih terhitung defisit 67,5 juta dolar AS. Ini karena impor migas yang cukup besar.
Kendati tinggi, Kemenkeu menolak memberikan insentif pembangunan kilang minyak yang diusulkan Pertamina.
Untuk diketahui, Pertamina berencana membangun dua kilang bekerja sama dengan investor asing. Pertama adalah kilang di Tuban, Jawa Timur, yang akan ditangani Saudi Aramco dan di Balongan, Jawa Barat akan dibangun investor Kuwait. Investasi dua kilang itu akan mencapai 20 miliar dolar AS dengan produksi 600.000 barel per hari.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brojonegoro menegaskan, pemerintah menolak pemberian insentif terhadap rencana pembangunan kilang tersebut karena permintaan insentif dari pihak Kuwait tidak masuk akal. “Nggak ada, kita menolak (memberi insentif),†tegasnya.
Menurut Bambang, permintaan insentif yang diajukan Kuwait di luar batas kewajaran sehingga pemerintah menolak. Pemerintah tidak mau disandera dengan permintaan-permintaan yang di luar kewajaran.
“Mereka silakan kalau mau investasi, tapi kita tetap dengan aturan-aturan yang ada,†ucapnya.
Sebagai gantinya, pemerintah sepakat membangun kilang sendiri dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan mulai dianggarkan pada 2014.
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Afdal Bahaudin mengaku pihaknya akan mengikuti keinginan pemerintah terkait kebijakan pembangunan kilang.
“Pengajuan insentif kepada pemerintah tersebut merupakan keinginan investor untuk mencapai keekonomian yang diharapkan,†kata Afdal.
Hingga saat ini, lanjut Afdal, baru kilang yang dibangun bersama Kuwait Petroleum yang diajukan ke Kemenkeu. Sementara untuk insentif kilang yang dikerjakan bersama Saudi Aramco masih menunggu studi.
Menperin ProtesMenteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menyayangkan penolakan Kemenkeu memberikan insentif pembangunan kilang. Padahal, industri kilang merupakan investasi yang sangat strategis dan dibutuhkan. Apalagi investornya harus mengeluarkan di atas 10 miliar dolar AS dan jaminan minyak mentah 300 ribu barel per hari.
“Yang menjadi alasan ditolak karena investornya meminta tax holiday di atas 10 tahun. Memang itu tidak sesuai dengan aturan, tapi sebaiknya dipertimbangkan lagi,†katanya di DPR, kemarin.
Menurut Hidayat, perlu ada pembicaraan kembali dalam pembangunan kilang ini. Jika tidak, impor BBM akan semakin besar. Diharapkan, dengan pembicaraan itu ada
win-win solution. Apalagi investasi pembangunan kilang besar namun profitnya kecil.
“Jika itu bisa dilakukan, Indonesia bisa menambah suplai minyak dan mengembangkan industri petrokimia di Indonesia. Jika ini ditolak, kita akan susah cari penggantinya,†jelasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satria Wardana. Menurutnya, jika Kemenkeu menolak memberikan insentif pembangunan tanpa memberikan alternatif sama saja menghambat. “Pokoknya jangan sampai ada kepentingan asing dan importir,†ungkapnya.
Terkait dengan insentif
tax holiday, menurut Erik, masih bisa dinegosiasikan sampai ada titik temu. Sebab, Indonesia sangat membutuhkan kilang minyak baru untuk mengurangi tingginya impor BBM. “Kilang yang ada sekarang dibangun era Soeharto,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
