Berita

ilustrasi

Bisnis

Pemerintah Pede Bisa Bayar Utang Rp 2.000 Triliun

SELASA, 21 MEI 2013 | 09:36 WIB

Hingga April 2013, utang Pemerintah Indonesia Rp 2.023,72 triliun, naik Rp 48 triliun dibanding akhir 2012 Rp 1975,42 triliun.
 
Kendati begitu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar mengatakan, penyebab terus meningkatkan utang Indonesia adalah karena subsidi BBM yang meningkat, kenaikan harga minyak dunia serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, menyebabkan pembelian BBM impor jadi mahal. Ini menyebabkan defisit anggaran naik, sehingga utang terus menanjak.

“Mudah-mudah tidak terlalu naik defisit. Tidak terelakan karena harga BBM (impor) yang meningkat dan ditutup sebagiannya oleh penambahan utang,” ujar Mahendra di Jakarta, kemarin.


Menurutnya, Indonesia merupakan negara nomor lima tersehat di dunia dalam pembayaran utang. Ini teruji dengan beroperasinya mesin ekonomi secara berkesinambungan.

Selain itu, kemampuan negara untuk membayar utang bisa diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). “PDB kita yang sudah hampir mendekati Rp 9.000-an triliun, atau 1 triliun dolar AS itu menunjukkan kapasitas untuk beroperasinya mesin ekonomi kita, termasuk untuk membayar utang juga semakin tinggi,” jelas Mahendra.

Makanya, dia menilai, utang yang sudah mencapai Rp 2.000 triliun tersebut optimis dapat dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, meski utang pemerintah tembus Rp 2.000 triliun, namun rasio utang terhadap PDB masih aman di level 24 persen. “ Yang penting dijaga utang terhadap PDB. Orang menganggap angka yang aman itu 60 persen, tetapi kita cuma 24 persen,” ucap Hatta.

Dia juga optimis utang Indonesia dapat terbayar karena utang Indonesia termasuk jenis utang produktif.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, pemerintah terlalu menyepelekan utang. Dampak secara langsung dapat dilihat dari besarnya beban pembayaran utang dalam APBN. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya