Pemerintah diharapkan mengkaji lagi penerapan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM subsidi dengan Radio Frequency Identification (RFID) karena implementasinya tidak mudah dan mahal.
“Penggunaan alat pemantau pengendalian BBM bersubsidi yang baru diuji coba implementasinya tidak mudah dan cukup mahal,†ujar Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Zulkifli Zaini kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.
Menurut Zulkifli, ada cara lain untuk itu. Yakni, menggunakan teknologi yang sudah ada dan telah teruji dengan baik, yaitu menggunakan cara subsidi targeted.
“Kepada pengemudi mobil yang akan diberi subsidi menggunakan kartu pra bayar atau e-money dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri, BNI dan BRI,†saran bekas dirut Bank Mandiri itu.
Dia menjelaskan, kartu e-money tersebut diisi sejumlah uang dan digunakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan menggunakan EDC (Electronic Data Capture) bank BUMN yang saat ini sudah terpasang di SPBU untuk membeli bensin.
Selain itu, kartu e-money tersebut dapat juga digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada yang berhak menerima dan didistribusikan melalui bank BUMN dan kantor pos.
Untuk diketahui, anggaran pengadaan alat pengendali konsumsi BBM melalui RFID (radio frequency identification) sebesar Rp 800 miliar.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, alat kendali pemakaian BBM bersubsidi akan terpasang secara bertahap mulai Juli 2013.
“Juli akan mulai terpasang secara bertahap hingga selesai Juni 2014,†katanya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menambahkan, prioritas pertama pemasangan alat kendali akan dilakukan di Jakarta untuk kendaraan dinas mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013.
“Dengan Permen itu bisa langsung efektif diterapkan pada sekian ribu mobil,†katanya.
Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono menilai, penerapan sistem RFID belum mampu mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Apalagi sistemnya juga belum maksimal dan masih uji coba.
“Itu belum bisa menjaga kuota BBM,†katanya kepada
Rakyat Merdeka.Menurut dia, menaikkan harga saja tidak cukup untuk menjaga konsumsi BBM.
Pasalnya, dengan dinaikkan dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter, pemerintah masih memberikan subsidi. Karenanya, kenaikan itu perlu dibarengi dengan pengawasan dan pengendalian konsumsi BBM subsidi.
“Pengawasan itu memang harus melalui sistem IT (informasi dan teknologi). Karena itu, jika tetap menggunakan RFID, maka sistemnya harus diperkuat dan dimaksimalkan,†ujar Agus.
Untuk diketahui, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sedang mengujicoba pemasangan alat pemantau pembelian BBM bersubsidi berbasis teknologi informasi (Sistem Monitoring Pengendalian/SMP) di tiga SPBU. Ketiga SPBU itu, yakni SPBU di Jalan Margasatwa (Ragunan), TB Simatupang dan Tanah Abang. [Harian Rakyat Merdeka]
