Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta mengurangi kebiasaan meminta pinjaman dari luar negeri untuk membiayai proyek-proyeknya.
Menteri BUMN Dahlan Iskan khawatir dengan kebiasaan pemerintah dan BUMN yang masih melakukan pinjaman ke luar negeri untuk memperlancar pembiayaan proyek.
“Dengan kenyataan seperti ini terlihat Indonesia masih miskin, sangat sulit lepas dari pinjaman utang luar negeri. Banyak perusahaan BUMN yang masih mengajukan utang luar negeri, sehingga kalau dilihat tidak ada dana dari dalam negeri,†kata dia.
Dahlan mengatakan, sampai saat ini utang Indonesia dari luar negeri sudah mencapai Rp 2.000-an triliun. Angka itu sangat besar karena negara ini selalu tergiur dengan bunga yang sangat murah dan waktu yang sangat panjang. Kondisi ini tentu merugikan negara.
Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai pemerintah terlalu menyepelekan utang. Dampak secara langsung dapat dilihat dari besarnya beban pembayaran utang dalam APBN.
“Terbatasnya ruang fiskal pemerintah yang diakibatkan besarnya beban pembayaran utang menyebabkan anggaran negara tidak mampu menanggung beban melaksanakan amanat konstitusi,†ujar Dani.
Menurut dia, peningkatan jumlah utang pemerintah juga menyebabkan kinerja ekonomi nasional, terutama yang berasal dari pendapatan ekspor dan penerimaan negara dalam APBN akan habis digunakan untuk melayani pihak asing dalam bentuk pembayaran utang.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuding, pemerintah seolah tidak peduli dengan utang yang mencapai ribuan triliun. Padahal, dengan utang yang cukup besar ini bisa menggadaikan masa depan bangsa.
Menurut Enny, semakin besar utang, maka bunga dan cicilan di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) juga makin tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi roda perekonomian karena belanja negara makin sedikit. Apalagi selama lima tahun terakhir utang luar negeri Indonesia meningkat tajam.
Oleh sebab itu, rakyat harus mewaspadai perkembangan utang tersebut karena besarnya utang Indonesia ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Lihat saja, kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat makin rendah.
Pemerintah mencatat kenaikan utang pada akhir April menjadi Rp 2.023,72 triliun. Namun, pinjaman luar negeri tercatat kembali mengalami penurunan.
Melansir data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi pinjaman luar negeri berdasarkan kreditor masih ditempati Jepang sebesar Rp 226,92 triliun, posisi pinjaman ini turun Rp 8,24 triliun dari Maret Rp 235,16 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]
