Rencana pemerintah melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas kelihatannya hanya wacana. Sebab, anggaran untuk itu kembali disunat sebesar Rp 50 miliar. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, anggaran untuk pengadaan converter kit atau alat konversi bahan bakar gas (BBG), salah satu pos yang terkena pemotongan belanja dari kementerian/lembaga (K/L).
“Anggarannya berkurang, dari Rp 250 miliar berkurang Rp 50 miliar,†ujarnya di Jakarta, kemarin.
Hidayat menjelaskan, pemotongan anggaran converter kit dilakukan karena masih banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) belum siap memasang dan menyiapkan peralatan infrastruktur pendukung.
“Kita mengatur anggarannya berdasarkan kesiapan SPBU. Saat ini dikembalikan untuk pemotongan, nanti tahun depan kita ambil lagi,†ucapnya.
Secara keseluruhan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkena pemotongan belanja Rp 183 miliar dan sebagian penghematan tersebut merupakan belanja untuk pemerintah daerah yang masih bisa ditunda pemanfaatannya.
Menurut Hidayat, pemerintah saat ini berencana menghemat anggaran hingga Rp 24 triliun. Untuk itu, kementerian/lembaga diminta melakukan penghematan dari berbagai sisi. Pasalnya, hampir semua kementerian/lembaga anggarannya dipangkas.
Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero mengatakan, pemotongan anggaran untuk
converter kit memperlihatkan pemerintah tidak serius melakukan konversi BBM ke gas. “Apalagi, hingga kini tidak ada cetak biru dari program konversi itu,†ujarnya.
Komaidi menilai, program BBG bukan sekadar pengadaan converter kit gratis dan pembangunan SPBG. Ini juga menyangkut insentif, kebijakan harga, kontinuitas bengkel perawatan dan koordinasi dengan industri otomotif dan pemerintah daerah.
Untuk diketahui, dalam APBN 2013 anggaran untuk konversi BBM ke BBG hanya Rp 447 miliar. Padahal, kebutuhan untuk pengadaan converter kit dan SPBG Rp 1,6 triliun. Untuk 2014, pemerintah menyediakan anggaran Rp 560 miliar untuk konversi BBM ke gas.
Rawan Bancakan ParpolAnggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi mengatakan, anggaran penghematan dari kenaikan harga BBM rawan menjadi bancakan.
“Saya khawatir menjadi bancakan bersama. Apakah berupa proyek-proyek seperti proyek bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya,†kata Rilyadi.
Apalagi, lanjutnya, pemberian BLT itu dilakukan kementerian tertentu. Dia berharap, anggaran penghematan tersebut tidak dijadikan bancakan partai politik (parpol) untuk kepentingan Pemilu 2014 yang modusnya bisa berupa pembagian proyek.
“Jika itu benar terjadi sangat ironis sekali. Dana penghematan dari kenaikan harga BBM kok digunakan untuk kegiatan politik,†jelas Rilyadi.
Rilyadi juga menpertanyakan substitusi dari kenaikan BBM. Menurut dia, pada 2005, kenaikan BBM dibarengi dengan konversi minyak tanah ke gas. “Nah, kalau sekarang apa. Bagaimana pelaksanaannya karena tinggal satu tahun lagi,†ucapnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah soal kebocoran dalam penyaluran BBM subsidi yang berakibat merugikan negara triliunan rupiah. Karena itu, pemerintah harus mengantispasi kebocoran dalam penyaluran BBM tersebut.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah bisa mendapatkan selisih Rp 40 triliun dari program penghematan BBM. [Harian Rakyat Merdeka]
