Pemerintah diminta menyediakan ‘Kartu Pintar’ guna mengatasi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang selama ini dinikmati kalangan menengah ke atas.
Bekas Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika mengatakan, rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi BBM bersubsidi.
“Konsumsi BBM bersubsidi masih akan tetap bengkak,†ramal Kardaya di Jakarta, kemarin.
Sebab itu, dia mengusulkan disediakan ‘Kartu Pintar’. Jadi, siapa pun yang membutuhkan subsidi, harus mengajukan ke lembaga yang ditunjuk pemerintah.Nanti lembaga itu yangmenentukan kriteria apa saja yang berhak mendapatkan subsidiBBM, mulai dari tingkat penghasilan serta besaran kebutuhan hidup per bulan.
“Prinsipnya, subsidi bukan hak, tapi pemberian dan yangdisubsidi bukan mesin tapi manusia,†ucapnya.
Kardaya berpendapat, masyarakat yang ingin mengajukan subsidi harus menyertakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) lantaran hanya satu unit kendaraan yang dibolehkan. Jika memiliki lebih dari satu unit, maka kendaraan berikutnya mengkonsumsi BBM non subsidi.
Begitu pula bagi pengusaha transportasi darat dan laut, harus mengajukan diri jika ingin menikmati BBM subsidi. Dengan cara ini, akan tercatat kendaraan apa saja yang berhak minum BBM subsidi. “Sekarang ini kan subsidi nggak minta, tapi dikasih pemerintah. Orang kaya nggak minta, dikasih. Bukan salah orang kaya lah,†jelasnya.
Bekas Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM ini mengatakan, solusi yang ditawarkannya itu bisa segera dilakukan dalam waktu dua bulan dengan menggandeng perbankan. Bank dilibatkan karena berkompeten menyediakan ‘Kartu Pintar’.
Dengan kartu ini, akan tercatat jumlah kuota BBM dan jumlah konsumsi. “Seperti
e-toll card. Masyarakat membeli atau mengisi kuota yang telah ditetapkan dulu di bank untuk kebutuhan satu bulan. Lalu, tinggal gesek di SPBU,†jelas Kardaya.
Mereka yang mendapatkan subsidi akan rugi jika berbuat nakal. “Misalnya dengan menjual kuota BBM miliknya kepada orang lain. Alhasil orang tersebut tidak punya kuota lagi dan harus membeli BBM non subsidi. Kalau mau ngisi ya harus nunggu bulan berikutnya,†cetusnya.
Untuk harga BBM subsidi, dia usul tetap Rp 4.500 per liter. Namun, di SPBU tertera BBM dengan harga pasar. “Mereka yang mendapatkan subsidi cukup menggesekkan kartu tadi. Jadi tidak ada dua harga di SPBU,†tegasnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, harga BBM bersubsidi pasti akan dinaikkan dan harganya tidak lebih dari Rp 6.500 per liter.
“Sudah pasti akan dinaikkan. Saya menduga tidak lebih dari Rp 6.500 per liter,†kata Hidayat. Menteri dari Partai Golkar itu memprediksi, harga BBM subsidi akan satu harga, bukan dua harga.
“Most likely (sepertinya) akan satu harga, sedang ditetapkan harganya,†ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]
