Rating Lembaga Asing Bukti Ekonomi Lokal Tidak Sehat?

Kalangan ekonom mencium adanya kejanggalan di balik penilaian lembaga pemeringkat investasi internasional terhadap iklim investasi Indonesia. Tapi para pengusaha justru yakin penilaian asing tersebut bukti ekonomi terganggu.

Lembaga pemeringkat inves­tasi internasional, Standard and Poors (S&P) baru-baru ini mere­visi outlook perekonomian Indo­nesia dari positif menjadi stabil. 

Revisi itu dilakukan karena S&P melihat perkembangan eko­­nomi dinilai mengalami penuru­nan. S&P kini menem­patkan Sove­reign Credit Rating Indone­sia pada peringkat BB+ untuk jang­ka panjang dan B untuk jangka pendek. Rating ter­sebut satu tingkat di bawah BBB- atau biasa disebut investment grade rating (layak investasi).
Dengan kata lain, Indonesia makin menjauh dari peringkat investment grade. Tidak lama kemudian, lembaga pemeringkat lain Moody’s Inves­tors Service meng­ancam akan memangkas outlook utang Indo­nesia.

Dengan kata lain, Indonesia makin menjauh dari peringkat investment grade. Tidak lama kemudian, lembaga pemeringkat lain Moody’s Inves­tors Service meng­ancam akan memangkas outlook utang Indo­nesia.

Kedua lembaga itu memiliki pandangan yang sama, kondisi fiskal Indonesia tidak sehat akibat ketidakjelasan kebijakan kenai­kan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

 Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan,  penilaian pe­meringkat internasional tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena investasi di Indonesia sejauh ini cukup bagus.

“Justru kalau penilaian itu terus ditanggapi malah akan mem­pengaruhi investor karena se­olah-olah benar ekonomi kita ber­ma­salah,” jelasnya.

Dia mengemukakan, alasan ketidak­je­lasan kebijakan BBM akan meng­­gangu iklim investasi ti­dak kongkret. Yanuar curiga, peni­laian tersebut disampaikan ber­­tujuan untuk menggangu iklim investasi agar beralih ke negara tertentu.

Untuk itu dia meminta, pe­me­rintah tetap tenang dan mandiri di da­lam mengambil kebijakan. Ja­ngan terpengaruh dengan peni­laian lembaga pemeringkat in­ves­tasi asing yang belum tentu benar. Dia menyakinkan, tidak ada ne­gara yang hancur ekono­minya gara-gara mendapat pe­ni­lain negatif lembaga pe­me­ring­kat.

“Lembaga pemeringkat su­dah ada sejak tahun 1994. Dan sejak itu tidak ada sejarahnya, pe­nilaian menghancurkan eko­nomi sebuah negara,” imbuhnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Har­tati memiliki pandangan yang sama. Dia yakin penilaian lem­baga pemeringkat investasi tidak akan mempengaruhi iklim inves­tasi. “Potensi pertumbuhan in­ves­tasi ekonomi Indonesia sudah cu­kup membaik bahkan di atas China. Itu penilaian sub­jek­tif, ti­dak perlu dikha­watir­kan,” kata­nya.
 
Dia menuturkan, mungkin saja ketidakjelasan kebijakan BBM mempengaruhi iklim investasi tetapi hanya sedikit. Mereka hanya menunggu saja kebijakan pemerintah. Nanti kalau peme­rintah sudah ambil kepu­tusan, investasi akan membaik.

Enny mengatakan, untuk me­nilai iklim investasi bagus atau tidak tidak cukup hanya dilihat dari kebijakan BBM. Namun banyak seperti kemudahan peri­zinan, kepastian hukum, dan po­tensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). “Saya li­hat perizinan di Indonesia sudah se­makin baik dan negeri ini me­mi­liki kekayaan alam,” katanya.

Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustika menangkap ke­janggalan di dalam penilaian lem­baga pemeringkat investasi. Mi­sal­nya, penurunan outlook eko­nomi yang dilakukan S&P terha­dap Indonesia karena fiskal di­nilai tidak sehat.

“Amerika Se­rikat pernah de­fisit APBN sebesar 10 persen ti­dak diturunkan pe­ringkatnya, tetapi kenapa Indo­nesia defisit ku­rang dari 3 persen langsung di­turunkan,” ulasnya.

Berbeda dengan pengamat, Wakil Sekretaris Jenderal Aso­siasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani justru meng­anggap  penilaian S&P dan peri­ngatan Moody’s menjadi bukti bahwa perekonomian nasional lagi tidak sehat. Lihat saja, kasus pengu­pahan buruh yang hingga kini tidak jelas. Kemudian, soal sub­sidi BBM yang terkatung-katung dan justru memicu kelangkaan BBM di daerah. Kon­disi ini mem­buat iklim bisnis di dalam negeri terganggu.

Alarm Bunyi, Reformasi Ekonomi Dipercepat

Pemerintah yakin penilaian lembaga pemeringkat investasi inter­nasional tidak mem­penga­ruhi iklim investasi di Indonesia. Namun demikian, pemerintah menjadikan penilaian tersebut sebagai semangat pendorong untuk menyusun kebijakan eko­nomi yang lebih baik, termasuk di sektor investasi.

“Itu kita jadikan sebagai alarm agar pemerintah lebih cepat me­nyelesaikan reformasi eko­no­mi,” kata Deputi Bidang Pe­ngen­­da­lian Pelaksanaan Pena­naman Modal (BKPM) Azhar Lubis kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Azhar menegaskan, pemerin­tah optimis penilaian S&P atau Moodys tidak akan menurunkan daya tarik investasi. Karena pada kuar­­tal pertama pertumbu­han inves­tasi di Indonesia masih cu­kup tinggi.

“Melihat data realisasi investasi pada triwulan tahun ini yang mencapai Rp 93 triliun atau naik 30,6 persen dari triwulan 2012, BKPM optimistis kegiatan investasi tahun 2013 ini akan mencapai target Rp 390 triliun,” ujarnya.

Rasa optimistis tersebut, lanjutnya, semakin besar karena pertumbuhan ekonomi pada triwulan yang tetap di atas 6 persen. Data perdagangan pada bulan Maret 2013 juga menunjukkan angka positif.

Dia memahami investor membutuhkan kepastian mengenai kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Karena hal tersebut mempengaruhi perhitungan bisnis karena terkait de­ngan pasokan listrik dan gas untuk kepentingan in­dus­tri. Na­mun persoalan itu akan segera di­selesaikan peme­rintah.

Azhar mengungkapkan, Indo­ne­sia memiliki modal menjadi negara tujuan investasi. Se­hingga, sepan­jang iklim inves­tasi men­dukung, mereka akan me­­milih Indonesia. Dikatakan­nya, sete­ngah penduduk ASEAN ada di Indonesia. “Saya pernah tanya ke Investor, negara mana yang me­rupakan favorit investasi, mereka menjawab, Indonesia se­telah India dan China,” jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Aso­siasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani tidak setuju dengan ba­nyak kalangan yang meng­anggap sepele penilaian S&P dan peri­ngatan Moody’s. Menurutnya, iklim investasi di negeri ini me­mang menunjuk­kan indikasi tidak sehat.

“Sistem pengu­pahan di luar ke­mampuan pengu­saha, perda­ga­ngan alami defisit, dan ja­mi­nan keamanan minim,” katanya.

Franky meminta, pemerintah segera memperbaiki kebijakan yang selama ini belum pro in­vestasi.

Ekonom regional di Barclays Capital, Prakriti Sofat tidak me­mungkiri Indonesia memiliki daya tarik investasi. Sejauh jum­lah penduduk yang besar, juga ditopang konsumsi yang tinggi. Namun dia menilai persoalan ekonomi yang dihadapi Indo­nesia bisa menjadi ancaman.

“Mungkin sekarang bukan waktu terbaik untuk berin­ves­tasi di Indonesia,” kata Sofat, seperti dilansir dari CNBC, Ju­mat (10/5).

Dia menilai, 18 sampai 24 bu­lan bukan waktu yang ideal berin­­vestasi di Indonesia.

Analis Saham: BBM Dinaikkan, Investor Belum Menyerbu Pasar

Analis Saham Satrio Utomo mengungkapkan, sejuah pe­ni­laian pemeringkat investasi internasional terhadap ekonomi Indonesia tidak mempengaruhi pasar modal. “Saya melihat se­jauh ini belum berpengaruh,” kata Satrio kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Dia menyebut, belakangan ini memang banyak investor asing yang melakukan aksi jual saham. Namun demikian  para investor asing juga melakukan aksi beli.
Lihat saja Index Dow Jones me­nyen­tuh level 15 ribu di pekan ini. Dengan kondisi ini, Satrio ya­kin pasar modal di Indo­ne­sia tidak akan lesu.

Satrio justru memandang, penilaian lembaga pemeringkat in­vestasi inter­nasional terhadap perekonomian Indonesia dominan kepada sektor ekonomi secara luas. Outlook ekonomi diturunkan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak memiliki dana yang besar melakukan pembangunan karena ketidakjelasan subsidi BBM.

Namun diingatkannya, sekalipun BBM (Bahan Bakar Minyak) dinaikkan tidak menjamin ada peningkatan investor alias mereka belum tentu rame-rame masuk ke Indonesia. 

Analis Remax Capital, Lucky Bayu Purnomo menilai emiten yang kemungkinan akan terganggu dengan penilaian lembaga pe­meringkat internasional yakni yang berada di sektor pertam­bangan dan agrikultur. Sebab per­da­gangan saham ter­sebut selama satu tahun belakangan dalam kondisi turun. [Harian Rakyat Merdeka]