Berita

Julian Aldrin Pasha

Wawancara

WAWANCARA

Julian Aldrin Pasha: Presiden Mendengarkan Setiap Masukan Mengenai Rencana Kenaikan Harga BBM

RABU, 24 APRIL 2013 | 09:23 WIB

Kebijakan apa pun nanti yang diambil pemerintah mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tentu melalui pembahasan yang cukup matang.

”Sudah dipikirkan segala kemungkinannya. Yang jelas, setiap kebijakan pasti ada yang tidak suka,’’ kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya;
  

  
Apakah SBY mendengarkan masukan-masukan soal rencana kenaikan harga BBM itu?
Ya. Pasti Pak SBY mendengarkan setiap masukan. Di kepemimpinan Pak SBY, pemerintah pernah menaikkan harga BBM dan juga menurunkan harga BBM. SBY sudah punya pengalaman seperti itu.

Tentu kalau ada pro-kontra mengenai pengurangan subsidi BBM adalah hal yang wajar. Memang ini tidak populis. Tapi yang jadi dasar pertimbangannya demi keselamatan ekonomi nasional dan keadilan. Maka masalah subsidi BBM ini akan ditinjau kembali.

Sudah sejauh mana penggodokannya?

Kematangan mengenai subsidi BBM ini sudah mengerucut. Masalah subsidi BBM ini sudah dibahas sejak di Bali, akhir Maret lalu.  Di situ Presiden mendengarkan masukan dari  Komite Ekonomi Nasional (KEN). Kemudian dalam rapat itu ada beberapa opsi yang dikemukakan.

Selain itu, Presiden juga mendengar masukan dari pihak lain, yakni dari Menteri ESDM dan hitungan dari Kementerian Keuangan terhadap penghematan yang bisa dilakukan. Hal ini kembali dilanjutkan dan dibicarakan di Istana Cipanas  dan dibahas lagi di sidang kabinet pekan lalu untuk mematangkannya.

Prosesnya sudah hampir selesai?
Ya, seperti itu. Ini proses yang terus dimatangkan, sehingga bila kebijakan itu diputuskan atau ditetapkan nanti menjadi sesuatu yang paling baik.

Kalau memang nanti ada kebijakan subsidi, maka akan dihitung secara cermat dan dikalkulasi mengenai dampak atau alokasi terhadap kebijakan subsisidi yang nantinya dilakukan.

 Bukankah masih ada yang menolak menaikkan harga BBM itu?

Setiap kebijakan tidak bisa memuaskan setiap orang, itu sudah pasti. Setiap kebijakan selalu ada konsekuensi plus minusnya. Tapi di sini mencari yang terbaik.

Dalam kebijakan BBM ini ada satu hal yang pasti dan jelas, yakni kebijakan itu didasarkan demi keselamatan ekonomi nasional dan keadilan. Kebijakan subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan pantas menerimanya.

Makanya pemerintah akan tinjau masalah subsidi ini, apakah sudah tepat atau masih perlu dikurangi atau bagaimana. Ini yang sedang digodok.

Apa harga BBM untuk mobil pribadi saja yang dinaikkan atau semuanya?

Kemungkinan-kemungkinan itu sedang dibahas. Ada beberapa opsi yang mengemuka dan itu akan mengerucut pada akhirnya. Tapi semua itu belum sampai pada keputusan.  

Kapan kira-kira diputuskan?

Tentu secepatnya. Saat ini prosesnya mulai mengerucut dan pilihannya sudah semakin terang.

Apakah program penghematan energi masih jalan?
Seharusnya program penghematan itu sudah menyatu tiap individu. Pemerintah hanya mengimbau agar masyarakat terus melakukan program penghematan itu.  [Harian Rakyat Merdeka] 

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya