Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Penunjukan Kapolri Baru Hendaknya Tidak Didasarkan Kedekatan & Teman

.Presiden SBY akan mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan pengamanan Pemilu 2014.

Meski begitu, publik mengkait­kan rencana pergantian pucuk pim­pinan Polri itu dengan kasus penyerangan Lapas Cebongan, Sle­man, Yogyakarta.

Selain itu, Polri di bawah pim­pinan Timur Pradopo di­ni­lai citra­nya terus terpuruk.   
Menanggapi hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noeg­ro­ho Djajoesman mengatakan, ren­cana pergantian Kapolri nggak ada relevansinya dengan kasus Cebongan.

Menanggapi hal itu, sesepuh Polri Komjen Pol (Purn) Noeg­ro­ho Djajoesman mengatakan, ren­cana pergantian Kapolri nggak ada relevansinya dengan kasus Cebongan.

“Pergantian Kapolri adalah wa­jar dan sah-sah saja. Ini kan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 10 ayat 3 ten­tang pengangkatan dan pem­ber­hentian Kapolri,’’ papar bekas Kapolda Metro Jaya itu.

Berikut kutipan selengkapnya;

Barangkali kinerja Kapolri kurang bagus?

Pak Timur menjabat Kapolri sudah hampir tiga tahun. Wajar bila mendekati Pemilu 2014 ini, Presiden telah mempersiapkan secara dini pimpinan Polri.

Sepengetahuan saya, selama Pak Timur menjabat Kapolri, be­liau cukup berhasil. Perilakunya se­lalu terlihat santun, tidak ba­nyak bicara.

Kalaupun ada beberapa masa­lah menyangkut anggota, sudah banyak sanksi yang dija­tuhkan, baik hukuman fisik mau­pun ad­ministratif. Saya rasa se­mua pe­rangkat birokrasi menga­lami fe­nomena seperti ini.

Bukankah citra polisi dalam penegakan hukum terus mem­buruk?

Ini selalu dilontarkan pihak-pi­hak yang berusaha mendes­kre­­dit­kan Polri sampai muncul wa­­cana mengenai status polisi dan wacana Kapolri dari sipil. Si­tuasi ini hanya dilontarkan ke­lompok-kelompok tertentu dan politikus yang memiliki kepen­ting­an ter­tentu.

Keberhasilan Polri dalam pe­na­nganan/pengungkapan kasus terorisme, narkoba dan kejahat­an lainnya telah banyak disam­pai­kan oleh Polri selama ini. Itu se­mua apa bukan prestasi.

Sayangnya masyarakat ja­rang menilai polisi itu baik?

Rakyat selama ini dibutakan, ditulikan oleh kelompok-kelom­pok yang melontarkan seolah-seolah polisi tidak profesional dalam tugasnya.

Padahal, semua permasalahan kehidupan masyarakat yang bera­sal dari hilir itu muaranya men­jadi suatu bentuk gangguan kea­manan. Contoh, masalah aga­ma. Dengan adanya konflik ho­ri­zon­tal dampak pendirian tempat iba­dah, apakah ini juga tanggung ja­wab Polri semata-mata.

Apakah ke­rusuhan buruh yang menuntut ke­sejahteraan itu juga akibat ke­sa­lahan Polri. Adanya konflik so­sial masalah perta­nah­an, apakah itu salah polisi. Apa gunanya ada Un­dang-Un­dang yang mengatur tentang kon­flik sosial.

Anda sudah mengetahui pengganti Timur Pradopo?

Belum tahu. Terserah Presi­den saja. Tapi tentunya, sebagai pur­­­na­wirawan Polri, saya meng­­­­­ha­rapkan Kapolri yang baru hen­dak­nya memenuhi kri­teria nor­matif seperti usia dan pangkat. Ke­mudian memiliki vi­si, inte­gritas, kualitas intelek­tual, ke­be­ranian, ketegasan, tang­­gung ja­wab atas jabatan, kejujuran dan be­bas intervensi dari ke­lom­pok-kelompok ke­pen­tingan/politikus dan alat ke­kuasaan. Serta penun­jukannya tidak di­dasarkan pada kedeka­tan dan pertemanan.

Bila krite­ria ini bisa terpenu­hi, saya ya­kin Polri di ma­sa da­tang akan benar-benar men­jadi Kepolisian Negara Re­pu­blik Indonesia yang dekat dan di­cintai rakyat.

Masyarakat lebih mendu­kung Kopassus ketimbang Polri dalam pemberantasan preman, ini bagaimana?

Masalah Cebongan ini sudah se­lesai karena telah ditangani oleh yang berwenang. Hanya sa­ya mengingatkan, pemberan­tasan preman ini harus benar-benar te­rukur. Istilah preman ini sebenar­nya tidak ada di dalam Undang-Undang Pidana. Istilah preman ini semacam trademark yang diberikan oleh masyarakat.

Apa­kah orang yang bertato, berambut gondrong, kumal itu dapat kita sebut sebagai preman. Tato dan rambut gondrong ini kan sudah jadi seni, kebiasaan. Tapi yang jelas, perilaku dan perbuat­an melanggar hukum itu yang harus ditindak. Baik itu di la­pisan bawah maupun mene­ngah ke atas yang juga kita sebut dengan is­tilah preman berdasi.

Polisi rajin merazia preman, apa ini reaksi instan polisi se­ma­ta atau apa?

Polisi harus hati-hati dalam meng­ambil langkah-langkah pem­berantasan ini. Setiap hari kita bisa menangkap ratusan, bah­kan ribuan orang dengan ala­san preman. Tapi berapa orang sih yang bisa di­ajukan ke pe­nga­dilan. Kita jangan ber­sikap reak­tif, tapi harus kon­sepsio­nal dan terukur sesuai aturan dan Un­dang-undang.

Ada yang menyebut 11 ang­go­ta Kopassus sebagai ksatria, menurut Anda? 

Saya setuju. Mereka secara ksatria mengakui perbuatannya. Sifat seperti ini  seharusnya juga melekat pada dada para elite dan petinggi negara ini.

Masyarakat nampaknya menyukai hukum rimba ketim­bang hukum sipil, posisi polisi di mana?

Hukum rimba ini yang tidak benar. Untuk itu tugas pemerin­tah, termasuk polisi untuk men­sosialisasikan undang-undang dan aturan yang boleh dan tidak boleh kepada rakyat. Daripada kita saling tunjuk menunjuk ke­salahan, lebih baik kita berbuat untuk kepentingan rakyat.

Mungkinkah tugas polisi untuk menegakkan hukum akan diambil alih TNI?

Nggak sampai ke situ karena di ne­­gara mana pun dalam ke­a­da­an ter­­tib sipil, masalah ke­ama­nan da­lam negeri tetap dipe­gang Ke­polisian.

Mengapa polisi cepat me­nyerahkan proses penyidikan kasus Cebongan kepada TNI?
Ya karena ini kan sesuai de­ngan kewenangan dan kom­pe­tensi masing-masing yang di–atur dalam Undang-Undang.

Diduga  banyak kejanggalan dalam kasus itu, apa mungkin Polri dan TNI kongkalikong?

Jangan berprasangka buruk. Kita harus mengapresiasi sikap dan pernyataan Presiden dan Kasad. Itu kan sudah jelas.

Salah satu pihak yang di un­tungkan secara politis adalah Kasad Pramono Edhie Wibowo yang digadang-gadang bakal nyapres?

Analisa ini terlalu jauh dan mengada-ada. [Harian Rakyat Merdeka]