Selama ini setiap ada survei mengenai capres, nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD selalu ada. Tapi survei LSI Denny JA yang dirilis, Minggu (17/3) tidak ada nama Mahfud menjadi capres.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD mengatakan, mungkin metode kali ini berbeda, sehingga namanya tidak muncul sebagai capres potensial.
â€Saya tidak tahu kenapa nama saya tidak muncul sebagai capres, mungkin metode surveinya berbeda, ha-ha-ha,’’ kata Mahfud MD kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Berdasarkan survei LSI Denny JA jika Pilpres digelar saat ini, maka capres potensial antara lain Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Wiranto, Hatta Rajasa, Ani Yudhoyono, Surya Paloh, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar dan Anis Matta.
Kemudian cawapres potensial adalah Joko Widodo, Jusuf Kalla, Hatta Rajasa, Mahfud MD, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, Anis Matta, Chairul Tanjung, dan Gita Wirjawan.
Mahfud MD selanjutnya mengatakan, tidak masalah dalam survei itu namanya masuk dalam cawapres potensial.
Berikut kutipan selengkapnya;Kenapa kali ini nama Anda hanya masuk cawapres?Wah, saya tidak tahu itu. Mungkin metodenya berbeda. Misalnya, Pak JK itu kan cawapres karena Golkar kan sudah pilih Aburizal Bakrie sebagai capres.
Banyak kalangan mempertanyakan survei ini, tanggapan Anda?Memang masyarakat kita banyak yang mendekati tukang survei. Makanya kita harus lebih selektif dalam melihat kredibilitas lembaga survei itu.
Seberapa jauh hasil survei mempengaruhi pemilih?Kalau surveinya objektif yang menggambarkan tingkat keterpilihan orang, ya cukup besar. Kita lihat saja survei tahun 2004 dan 2009.
Beberapa bulan sebelum Pilpres SBY selalu muncul di lembaga survei yang kredibel dan mendapatkan tingkat keterpilihan 60 persen, dan itu benar.
Masalahnya ada lembaga yang jaraknya hasil surveinya tinggi sekali. yakni ada yang sebut 70 persen dan lainnya. Maka kita harus pandai-pandai memahami survei.
Memang harus memahami juga ada orang yang gelar survei dan ada orang yang tukang membeli survei.
Siapa yang membeli survei itu?Orang yang ingin sekali namanya masuk dalam survei. Maka dia paksakan masuk dengan menyuruh orang survei.
Memang ada juga survei yang menjual. Tapi ada beberapa lembaga survei yang kredibel.
Berapa lembaga survei yang Anda anggap kredibel itu?Kalau tidak salah ada 6 lembaga survei yang selama ini saya anggap kredibel. Tapi nggak usah saya sebutkan lembaganya.
Kalau ada survei yang menjual, bukankah itu tindak pidana?Survei bisa menyesatkan pikiran publik. Tidak bisa disebut sebagai kejahatan dan tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan pidana.
Soalnya, itu bagian dari kontestasi politik, bagian dari perang urat syaraf politik. Tinggal orang pintar-pintar saja kan.
Berapa lembaga survei yang tidak kredibel?Banyak. Saya mencatat ada 17 lembaga survei di Indonesia.
Lembaga mana saja itu?Tidak usah saya sebutkan. Nanti jadi ribut.
Apa perlu diatur dengan tegas lembaga survei itu agar tidak main-main?Sudah ada aturannya. Kalau lembaga survei itu menipu, masuk dalam kasus penipuan. Misalnya dibilang respondennya ada 2.000 orang, tapi kenyataannya tidak ada, itu kan menipu namanya.
Ada kasus lembaga survei menjadi konsultan politik, ini bagaimana?Kalau secara hukum hal itu tidak ada larangan, tapi dari etika ilmiah, itu tidak etis.
O ya, tujuh jenderal purnawirawan mengajukan enam capres kepada SBY, apa ini bukan politis?Saya rasa itu tidak terlalu politis juga. Malah saya menilainya bagus juga kalau para jenderal menyampaikan aspirasi dan pandangannya itu.
Anda termasuk yang diajukan, apa sudah ada partai yang mendekat?Kalau partai secara istitusional sih belum ada, karena kan mereka harus melalui proses pemilu. Tapi kalau secara personal yakni orang partai yang dekati saya, sudah banyak juga.
Apa saja yang dibicarakan dengan mereka?Kami bicara tentang kemungkinan itu. Semuanya dalam bentuk lempar-lempar bola saja dulu.
Pertandingan kan belum dimulai. Ibaratnya ini kan masih pemanasan. [Harian Rakyat Merdeka]
