Berita

ilustrasi

Benahi Pengelolaan Aset Tanah di Kawasan Bandara!

RABU, 20 MARET 2013 | 06:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi V DPR RI mengelar rapat gabungan dengan intansi pemerintah yakni Kementerian Perhubungan bersama KSAD, KSAL dan KSAU kemarin. Agenda rapat terkait pengembangan bandara udara serta mengenai aset-aset TNI yang yang berada di wilayah bandara.

"Rapat gabungan ini untuk upaya cari solusi mengenai hal yang akan dilakukan tentang keberadaan tanah-tanah aset TNI yang ada diwilayah bandara. Tentunya agar menemukan titik temu yang baik. Makanya kita pertemukan para pimpinan TNI dengan Kementrian Perhubungan," kata Mulyadi Wakil Ketua Komisi V saat mendampingi Pimpinan Komisi V Laurens Bahang Dama.

Selain itu, masih kata Mulyadi dalam keterangannya kepada pers, rapat juga sebagai upaya koordinasi. Karena beberapa bandara merangkap pangkalan militer.


"Ini rapat pertama, dan ke depan mungkin akan berlangsung rapat berikutnya untuk memastikan pengembangan bandara yang bisa dilakukan langsung oleh PT Angkasa Pura I dan II," tutur politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Mulyadi digelar rapat koordinasi ini agar menjadikan upaya agar oprasional bandara bisa berjalan dengan baik. Diharapkan akan menemukan solusi dan kesimpulan serta  hambatan yang terjadi selama ini soal aset untuk menunjang bandara.

"Tapi yang penting bagaimana evaluasi oprasional dan rencana pengembangan bandara-bandara di Indonesia, interventarisasi tingkat kerawanan kawasan keselamatan operasi bandara standar pelayanan minimal bandara dan maskapai penerbangan. Navigasi," kata Mulyadi.

Mulyadi juga mengatakan bahwa ada beberapa opsi yang bisa ditempuh, di antaranya aset tersebut bisa menjadi bagian dari penyertaan modal negara, atau pinjam pakai. "Tentunya Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Kekayaan Negara harus proaktif membantu menyelesaikan persoalan ini, agar didapat solusi yang terbaik. Sehingga  pelaksanaannya tidak mengalami hambatan," katanya.

"Sebetulnya ini adalah urusan internal pemerintah, DPR hanya mendorong agar persoalan ini tidak berlarut dan dapat diselesaikan, sehingga pengembangan bandara dapat dilakukan tanpa ada hambatan lagi," tegasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya