Berita

ilustrasi

Ketua Demokrat: Harga Bawang Meroket Bisa Goncang Stabilitas Ekonomi dan Politik

SELASA, 19 MARET 2013 | 06:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Pemerintah dinilai masih setengah hati dalam mengurusi masalah pertanian, terutama yang terkait dengan persoalan pangan secara umum. Padahal, masalah pangan ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa menganggu stabilitas ekonomo dan politik.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR M. Djafar Hafsah (Selasa, 19/3) menanggapi meroketnya harga bawang merah dan bawang putih belakangan ini di tanah air.

Ironisnya, sambung Djafar, persoalan-persoalan pangan ini, termasuk soal harga bawang sudah sering terjadi.


"Biasanya persoalan-persoalan ini sudah bisa diprediksi terjadinya menjelang pelaksanaan hari-hari besar. Itu mudah dipahami karena ada lonjakan demand sesaat, meskipun semestinya tidak perlu terjadi jika ada manajemen antisipatif yang baik," katanya mengingatkan.

Diakuinya, persoalan-persoalan pangan dapat terjadi kapan saja, seperti persoalan bawang merah dan bawang putih saat ini. Karena itulah, pemerintah tak boleh menganggapnya sepele.

"Barangkali persoalan pangan sering dianggap sepele, dipandang sebelah mata dan diurus setengah hati. Padahal pengalaman dan sejarah telah mengajarkan dan menunjukan, persoalan pangan sering berpengaruh besar baik dalam stabilitas sosial, stabilitas ekonomi maupun stabilitas politik," jelasnya.

Dikatakannya lagi, mengurus pangan tidak boleh setengah hati karena ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan lainnya akan berjalan baik jika kebutuhan di sisi ini telah terpenuhi. Apalagi untuk Indonesia yang sumberdaya dasarnya agraris, tenaga kerja terbesar di sektor pertanian dan kemiskinan terbesar juga di sektor ini, maka persoalan ini menjadi sangat krusial untuk diurus dan diselesaikan.

"Mesti dipahami dan ditempatkan pangan sebagai 'ibu dari semua sektor.' Jika persoalan di sektor ini selesai, maka sektor yang lainnya pun akan mudah tumbuh dengan kokoh," ungkap Ketua Departemen Kesejahtraan DPP Partai Demokrat ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya