Dengan Sejumlah Syarat, SBY akan Dikenang Sejarah Kalau Berani Naikkan Harga BBM

Sejak awal tahun 2013, pemerintahan SBY telah didorong untuk menaikkan harga BBM pada tahun ini untuk mencegah irasionalitas beban subsidi BBM, yang kemungkinan terjadi dan merampas alokasi-alokasi belanja negara untuk pembangunan sektor lain.

Meskipun trade off yang harus diterima dalam jangka pendek adalah kemungkinan inflasi akan terdongkrak. Tetapi jangan lupa, kompleksitas permasalahan ekonomi Indonesia sangat tinggi akibat "salah urus sejak awal.''

"Masalah ekonomi kita ibarat 'menutup lubang tikus, tetapi tidak menangkap tikusnya.' Karena lubang akan tetap muncul ditempat lain," ujar ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 15/3).

Ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan, yang paling rasional harganya sekitar Rp 6000, tanpa diikuti perbaikan kinerja fiskal, terutama alokasi yang efisien dan efektif serta pengurangan kebocoran, manfaatnya tetap tidak akan dirasakan oleh masyarakat kecil.

Karena itu, pengurangan subsidi harus dibarengi dengan langkah fundamental memperbaiki efisiensi dan efektifitas serta pengurangan kebocoran karena korupsi di APBN, yang juga diikuti oleh perbaikan kebijakan energi kita terutama seperti pengalihan penggunaan energi minyak bumi kepada gas, serta kedaulatan tata kelola energi dalam negeri kita terhadap perusahaan multi nasional yang menguasai lebih dari 80 sumber minyak bumi dan energi kita.

"Nah, apabila pemerintahan SBY melakukan penaikan BBM disertai dengan pengumuman kebijakan fundamental seperti yang saya sebut di atas, dengan langkah-langkah konkret melalui instruksi presiden dengan supervisi yang ketat, saya yakin ini akan menjadi warisan hebat SBY untuk anak cucu terkait dengan tata kelola energi dimasa depan," demikian pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini. [zul]