Pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan media massa hari ini di Istana semakin mempertegas Kepala Negara itu sedang mencari dukungan politik. Pasalnya, sebelumnya, SBY mengundang Prabowo Subianto, tujuh jenderal purnawirawan, dan pimpinan ormas Islam.
"Tampaknya SBY sudah secara terbuka melakukan manuver mencari dukungan politik dengan menjadikan Istana sebagai rumah terbuka (open house)," ungkap pengamat sosial-politik Martimus Amin (Jumat, 15/3).
Dukungan politik yang digalang ini menunjukkan SBY benar-benar sedang paranoid menyikapi kritik-kritik publik selama ini ditujukan kepadanya dalam menjalankan roda pemerintahan bercampur aduk dengan kepentingan mengurusi soal partainya.
Bayangan paranoid SBY itu, jelas Martimus, terpantul dari pernyataan Jenderal (purn) Luhut Panjaitan tentang pemikiran segelintir orang yang menginginkan SBY turun di tengah jalan harus dilawan.
"Langsung saja kita jawab persoalan. Karena jika kekeliruan cara pikir para jenderal ini tidak diluruskan maka rakyat akan menjadi korban," ungkap Martimus.
Pertama, ketakutan sangat tidak beralasan jika SBY mampu menjadi panglima hukum pemberantasan korupsi, utamanya menuntaskan mega skandal kasus BLBI dan Century yang terkait dengan keterlibatan Boediono Wapresnya sekarang.
Kedua, penegakan hukum harus dilaksanakan pada masa pemerintahannya tanpa pandang bulu. Dalam arti bukan menjadi alat permainan politik. Termasuk mengusut keterlibatan kejahatan korupsi keluarga, meski itu terkait anak dan istrinya.
"Ketiga, apabila supremasi hukum tidak ditegakkan barang tentu menimbulkan krisis kepercayaan publik. Dampaknya jika iklim hukum dan politik tidak kondusif maka pelaku ekonomi kuatir menanamkan investasi dan resah menjalankan bisnisnya," jelasnya.
Indikator-indakor ini harus diperhatikan SBY agar akhir kekuasaan berjalan sukses dan dikenang rakyat. "Bukan jawabannya 'open house'. Hal ini justru membenarkan pandangan SBY benar paranoid. Apa kata masyarakat 'loh kok si bapak sekarang ikut-ikutan melakukan
open house'," tandasnya.
zul
