Sebelum pemerintah menentukan kuota impor, terlebih dahulu harus melakukan audit hasil panen bawang dalam negeri. Karena jika pemerintah bebas membuka impor atau menentukan kuota impor sedangkan hasil panen dalam negeri sudah mencukupi, akan berdampak pada jatuhnya harga bawang lokal sehingga petani bawang akan merugi.
"Begitupun jika hasil panen dalam negeri tidak mencukupi sedangkan pemerintah menutup impor, akan terjadi kelangkaan dan berdampak pada melambungnya harga yang tidak terkendali," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar dalam keterangan pers yang diterima pagi ini (Kamis, 14/3) menanggapi melonjaknya harga bawang karena kelangkaan di pasaran.
Jika kelangkaan bawang ini disebabkan adanya perbuatan oknum tengkulak atau importir yang melakukan penimbunan bawang, pemerintah harus menindak tegas terhadap oknum yang melakukan penimbunan bawang putih tersebut tanpa pandang bulu.
Tak hanya itu, jika benar bahwa impor bawang hanya dikuasai beberapa importir, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tersebut. Karena hal itu bertentangan dengan UU 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 17 (praktek monopoli).
"Untuk itu harus diambil tindakan, misalnya dengan membagi kuota impor secara merata biar tidak ada monopoli, atau bisa dengan memberikan ijin kepada importir yang track recordnya jelas dan perusahaanya bonafid," ungkapnya.
Menurutnya langah ini perlu diambil. Karena langkanya bawang bisa berdampak pada langkanya benih bawang. Jika tidak ada benih petani tidak akan menanam bawang. Jika petani tidak menanam bawang pasti akan terjadi kekurangan pasokan. Bila itu terjadi, solusinya pasti impor. Padahal, impor tidak akan menyelesaikan akar masalah kelangkaan bawang.
"Untuk itu pemerintah harus segera membuat langkah-langkah startegis jangka panjang agar masalah bawang tidak terulang kembali. Misalnya dengan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung, atau membuat kebijakan untuk mengantisipasi tidak menentunya musim yang berpengaruh pada tidak bisa tanam atau gagal panen," beber Marwan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dia mengimbau semua stake holder (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain) harus duduk bersama untuk menyatukan persepsi guna mengantisipasi dampak negatif dari kelangkaan bawang sekaligus mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.
"Dalam memberikan ijin impor, pemerintah harus memperhatikan musim panen dalam negeri agar tidak terjadi over stock. Misalnya dengan membolehkan impor setelah panen dalam negeri selesai atau impor dilakukan jika memang sudah pasti ada kekurangan pasokan untuk kebutuhan bawang dalam negeri," demikian Marwan.
[zul]
