Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Maluku pada akhir Maret ini untuk meresmikan sejumlah proyek diyakini bukan karena Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa hampir pada waktu bersamaan di Bali. Tapi karena kepala Negara trauma.
"Nggak, dia trauma," jelas Koordinator Petisi 28 Haris Rusly kepada Rakyat Merdeka Online tadi malam (Rabu, 13/3).
Kata Haris Rusly, sesungguhnya Presiden SBY trauma melakukan kunjungan kerja ke Maluku dan Maluku Utara. Setidaknya sebanyak empat kali dia melakukan kunjungan kerja ke Maluku, selalu membawa masalah.
Pada periode pertama pemerintahannya, SBY melakukan kunjungan kerja ke kota Ambon. Dengan sangat mengejutkan, saat menyaksikan upacara dan tarian di lapangan di kota Ambon, SBY disambut tarian cakalele yang membawa bendera RMS (Republik Maluku Selatan).
Sementara pada periode kedua pemerintahannya, setidaknya tiga kali SBY melakukan kunjungan kerja ke Maluku dan Maluku Utara.
"Pertama, saat SBY membuka MTQ tingkat nasional di kota Ambon. Luar biasa, pesawat yang ditumpangi Presiden SBY dan rombongan dihadang oleh badai dan hujan, hingga pesawat Presiden tak bisa mendarat, lalu kembali ke bandara Makasar. Kota Ambon saat menyambut kedatangan SBY disambut oleh banjir yang tak pernah terjadi sebelumnya," jelasnya.
Kunjungan kedua, saat Presiden SBY melakukan peresmian perpindahan Ibu Kota Maluku Utara. Di saat melakukan upacara adat bersama Sultan Ternate di sebuah hotel di kota Ternate, tiba-tiba kota ternate dikejutkan oleh sebuah gempa yang sangat keras. Presiden SBY, Ibu Ani dan rombongan panik dan melarikan diri ke luar hotel.
Kunjungan ketiga, saat Presiden SBY membuka Sail Morotai di Maluku Utara bersama sejumlah menteri. Saat itu, Ternate juga menyambut dengan letupakan keras gunung Gamalama, asap dan lahar gunung Gamalama menyambut Presiden SBY.
"Jadi, sebaiknya Presiden SBY tak usah kunjungan kerja ke Maluku dan Maluku Utara. Karena hanya membawa bencana bagi rakyat Maluku dan Maluku Utara," demikian Haris Rusly.
Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY batal meresmikan sejumlah proyek di Maluku yang didanai APBN maupun APBD karena ada proyek yang belum rampung pembangunannya. Sebelumnya dijadwalkan pembangunan rampung akhir Maret 2013.
"Proyek yang dijadwalkan diresmikan Kepala Negara didominasi sektor perhubungan, namun hasil peninjauan Menteri Perhubungan E.E. Mangindan menunjukkan ada yang masih perlu dirampungkan pembangunannya," kata Kadis Perhubungan Maluku, Ujir Halid, di Ambon, Selasa (13/2).
[zul]
