Berita

Kelas Capres, Jenderal Pramono Edhie Malah Didorong Urus Partai yang Dibenci Masyarakat

RABU, 13 MARET 2013 | 08:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dinilai salah saat menyatakan Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat ini dalam posisi puncak karir sebagai prajurit TNI. Ipar SBY tersebut sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Dia salah. Justru tentara itu, kalau panglima artinya punya komando. Kalau KSAD, itu administrasi alias kepala staf," ujar pengamat politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 13/3).

Sebelumnya Ramadhan mengungkapkan itu menanggapi pernyataan Syahganda. Syahganda menuding Ramadhan menghambat karir Jenderal Pramono menduduki kursi puncak di TNI, yaitu Panglima TNI. Karena Ramadhan ngotot mendorong Jenderal Pramono untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, kalau aktif di partai, harus mundur dari militer.


"Kasihan Pramono Edhie ditarik-tarik ngurusi partai yang sudah dibenci masyarakat. Dan image-nya, tentara tidak di atas semua golongan," sambung Syahganda.

Menurut Syahganda, Jenderal Pramono sebaiknya turun di politik setelah menunjukkan kualitas kepemimpinannya saat menjadi Panglima TNI. Setelah jadi Panglima TNI, barulah Pramono terjun ke politik, itu pun untuk maju di Pemilihan Presiden 2014.

"Jadi intinya Pramono Edhie Wibowo potensi jadi capres bukan jadi calon ketum Demokrat. Prabowo (Subianto) hanya bisa disaingi Pramono edhie," tegas Syahganda.

Apalagi, sambung Syahganda, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, sudah menegaskan, bahwa pengganti Anas Urbaningrum yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) akhir bulan ini tidak boleh maju sebagai capres atau cawapres. "Kalau Pramono Edhie jadi ketua umum, nggak bisa dong dia jadi capres," tandas Syahganda.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, SBY telah melarang ketum Demokrat mencalonkan diri menjadi presiden ataupun wakil presiden. Karena ketum terpilih nanti harus berfokus pada pembenahan di lingkup internal Demokrat. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya