Berita

HIDAYAT NUR WAHID

Berbeda dengan PKB dan PPP, PKS Dorong KPU Loloskan PBB

MINGGU, 10 MARET 2013 | 14:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Bulan Bintang (PBB) terkait putusan KPU yang tak meloloskan partai tersebut sebagai peserta Pemilu 2014.

PKB dan PPP meminta KPU untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas melawan putusan PT TUN tersebut.

"Saya tidak sependapat dengan PKB dan PPP," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online siang ini (Minggu, 10/3).


Sebaliknya, PKS mendorong KPU melaksanakan amar putusan PT TUN tersebut agar meloloskan PBB. Tak hanya PBB, KPU juga harus meloloskan PKPI karena juga sudah dimenangkan oleh Bawaslu. Apalagi, fatwa MA juga, menurut Hidayat, meminta KPU untuk tak mempersoalkan keputusan Bawaslu tersebut.

"Keputusan ini perlu diambil oleh KPU dan tidak perlu kasasi agar kedua partai itu mempersiapkan diri ikut dalam pesta demokrasi," sambung mantan Presiden PKS ini.

Kalau masih juga mengajukan kasasi, sambung Hidayat, pasti KPU tidak akan konsentrasi dalam mempersiapkan tahapan Pemilu. Dan bila itu terjadi, dikhawatirkan hasil Pemilu 2014 akan bermasalah.

"Saya setuju untuk PBB dan PKPI, diakomodasi oleh KPU sesuai dengan dengan amar putusan PT TUN dan Bawaslu. Supaya demokrasi kita lebih akomodatif, berkualitas, tapi sekaligus Pemilu kita tidak digugat oleh partai yang merasa berhak ikut Pemilu tapi kemudian diganjal oleh KPU," tegasnya.

"Kami menyambut baik kehadiran PBB dan PKPI di 2014. Selamat datang untuk PBB dan PKPI," demikian Hidayat. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya