Berita

mulyadi

Komisi V DPR Kawal Program BSPS Kemenpera

RABU, 06 MARET 2013 | 22:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz akhirnya memenuhi undangan rapat Komisi V DPR RI setelah empat kali mangkir.

"Yah, setelah berhalangan hadir empat kali, akhirnya hari ini Rabu tanggal 6 Maret Menteri Perumahan datang ke DPR untuk melanjutkan rapat yang tertunda sejak 15 Januari," ujar pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/3).

Dalam rapat tersebut, Mulyadi didampingi Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama bersama jajaran Menpera dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam. Rapat diwarnai perdebatan.


"Rapat barusan menyetujui usulan perubahan ketiga yangg diusulkan Menteri Perumahan yaitu pergeseran anggaran antar Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Perumahan, termasuk usulan pembatalan program Rusun Kali Ciliwung," kata Mulyadi usai memimpin rapat, seperti dalam rilis yang diterima.

Politisi Partai Demokrat itu juga menjelaskan Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat ke depannya tidak  merubah lagi. Sehingga selanjutnya dapat di finalisasi satuan tiga (RKA-KL rinci) untuk dikirim ke Badan Anggaran dan Menteri Keuangan.

Sedangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2012 yang masih ada masalah, kata anggota DPR asal Dapil Sumatera Barat, Kementerian Perumahan Rakyat berjanji akan membereskannya.

"Pak Menteri berjanji akan membereskannya paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS T.A 2013 akan dilaksanakan dengan pola Desa Tuntas," jelas Mulyadi.

Mulyadi juga mengatakan bahwa ke depan BSPS akan menuntaskan rumah tidak layak huni dalam satu desa. Sehingga kata dia setiap tahunnya dapat menghitung berapa desa per tahunnya dapat dituntaskan salah satunya program rumah tidak layak huni.

Terlebih tegas Mulyadi, program BSPS ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Karena itu Komisi V berkewajiban betul-betul mengawal program pemerintah ini agar berjalan sesuai yg diharapkan.

"Program tersebut harus benar-benar berjalan dengan baik. Tentunya jangan sampai ada masyarakat kecewa dengan program-program pemerintah tersebut," tandas Mulyadi. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya