Berita

mulyadi

Komisi V DPR Kawal Program BSPS Kemenpera

RABU, 06 MARET 2013 | 22:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz akhirnya memenuhi undangan rapat Komisi V DPR RI setelah empat kali mangkir.

"Yah, setelah berhalangan hadir empat kali, akhirnya hari ini Rabu tanggal 6 Maret Menteri Perumahan datang ke DPR untuk melanjutkan rapat yang tertunda sejak 15 Januari," ujar pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 6/3).

Dalam rapat tersebut, Mulyadi didampingi Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama bersama jajaran Menpera dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam. Rapat diwarnai perdebatan.


"Rapat barusan menyetujui usulan perubahan ketiga yangg diusulkan Menteri Perumahan yaitu pergeseran anggaran antar Satuan Kerja (Satker) di Kementerian Perumahan, termasuk usulan pembatalan program Rusun Kali Ciliwung," kata Mulyadi usai memimpin rapat, seperti dalam rilis yang diterima.

Politisi Partai Demokrat itu juga menjelaskan Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat ke depannya tidak  merubah lagi. Sehingga selanjutnya dapat di finalisasi satuan tiga (RKA-KL rinci) untuk dikirim ke Badan Anggaran dan Menteri Keuangan.

Sedangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2012 yang masih ada masalah, kata anggota DPR asal Dapil Sumatera Barat, Kementerian Perumahan Rakyat berjanji akan membereskannya.

"Pak Menteri berjanji akan membereskannya paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS T.A 2013 akan dilaksanakan dengan pola Desa Tuntas," jelas Mulyadi.

Mulyadi juga mengatakan bahwa ke depan BSPS akan menuntaskan rumah tidak layak huni dalam satu desa. Sehingga kata dia setiap tahunnya dapat menghitung berapa desa per tahunnya dapat dituntaskan salah satunya program rumah tidak layak huni.

Terlebih tegas Mulyadi, program BSPS ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Karena itu Komisi V berkewajiban betul-betul mengawal program pemerintah ini agar berjalan sesuai yg diharapkan.

"Program tersebut harus benar-benar berjalan dengan baik. Tentunya jangan sampai ada masyarakat kecewa dengan program-program pemerintah tersebut," tandas Mulyadi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya