Dituding sebagai pembocor pajak Presiden SBY, Ratna Sarumpaet tenang-tenang saja.
“Kalau dituduh sebagai pembocor, itu salah besar. Sebab, saya hanya mendesak KPK untuk mengusut seperti ditulis The Jakarta Post,’’’kata aktivis HAM, Ratna Sarumpaet, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Seperti diketahui, Presiden SBY mengaku prihatin atas pemberitaan mengenai data wajib pajak keluarganya yang ditulis harian The Jakarta Post.
Presiden menduga Adhie Massardi, Ratna Sarumpaet, dan Fuad Bawazier yang mempublikasikan data tersebut. Ratna Sarumpaet selanjutnya mengatakan, dirinya tidak pernah memfitnah Presiden SBY. ‘’Saya hanya datang ke KPK untuk mendesak KPK mengusut penyimpangan pajak itu,’’ ujarnya.
Berikut kutipan selengkapnya;
Anda dianggap memfitnah, ini bagaimana?Saya tidak memfitnah, tidak menuduh siapa-siapa. Saya hanya meminta KPK untuk mengusut yang dimuat
The Jakarta Post itu.
Saya menganggap masalah ini bukan hal penting. Lebih baik membicarakan masalah perbaikan nasib rakyat dan bangsa Indonesia daripada membicarakan hal-hal seperti itu.
Kenapa Anda melaporkan penyimpangan pajak itu ? Saya kan melaporkan ke KPK setelah membaca koran yang menulis adanya penyimpangan pajak tersebut.
Lalu saya datang ke KPK untuk meminta KPK mengusutnya. Saya ini tidak menuding siapa-siapa, apalagi SBY.
Saya menginginkan adanya kepastian hukum dalam hal penindakan penyimpangan pajak di Indonesia.
Apa penyimpangan pajak sudah parah?Ya. Saya menilainya tidak ada kepastian masalah pajak ini. Kalau saya meminta ada kepastian, masa saya dianggap memfitnah. Gimana sih nggak jalan nalarnya.
Kalau saya buat selebaran dan menempelkan di dinding-dinding tembok, saya bisa dianggap menuding.
Kenapa sampai data itu bocor?Sekarang apa sih yang tidak bocor di republik tercinta ini. Semuanya bocor kan. Saya menilai hal ini terjadi karena negara tidak dikendalikan dengan benar. Makanya kita butuh gerakan untuk perbaikan.
O ya, Inpres Keamanan disorot banyak kalangan, tanggapan Anda?Kalau bicara Inpres, tentu kita harus lihat, mana yang lebih tinggi dengan Undang-undang. Itu yang lebih dipatuhi.
Ada yang menilai Inpres itu untuk menjegal aktivis, apa benar?Saya tidak tahu, tanyakan saja kepada yang mengeluarkan Inpres itu. Yang jelas, aktivis ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Bukankah sekarang sudah berdaulat?Apanya berdaulat. Lihat saja Pemilu 2009. Sebagai WNI saya malu karena membiarkan rakyat dicelakakan oleh yang menggelapkan mata mereka dengan sogok-menyogok dalam pemilu.
Separah itu kah?Saya melihat ada pembangunan budaya uang dalam berpolitik.
Maka itu harus dikikis habis. Kemudian membangun pencitraan. Capres ke depan hendaknya tidak membangun pencitraan yang membodohi rakyat. [Harian Rakyat Merdeka]
