Berita

Ahmad Fuad Rahmany

Wawancara

WAWANCARA

Ahmad Fuad Rahmany: Masih Diteliti Siapa Pembocor Dokumen Pajak Presiden SBY

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013 | 09:31 WIB

Bocornya dokumen  perpajakan  Presiden SBY dan keluarganya membuat  Direktur Jenderal (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ahmad Fuad Rahmany tersudut.

“Ini menyudutkan posisi saya. Tapi saya nggak khawatir karena dokumen itu diragukan kebenarannya,’’ kata Ahmad Fuad Rahmany kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dokumen asli milik SBY, lanjut Fuad, masih disimpan secara rapi di Ditjen Pajak.


“SPT (Surat Pemberitahuan) yang asli masih ada sama kami. Mungkin yang beredar itu hanya imitasi atau rekayasa,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa Anda siap membuktikan dokumen itu bukan asli?
Ya, tentu siap. Yang asli ada pada kami. Saya berharap publik tak terlalu percaya dengan eksploitasi surat rahasia yang diberikan untuk dipublikasikan. Belum tentu itu asli.

Apa alasannya?
Ada kejanggalan dari total jumlah SPT keluarga Presiden yang diberitakan harian The Jakarta Post.

Pak SBY selalu menyerahkan laporan SPT tahunannya dan punya selisih jumlah yang berbeda. Kalaupun ada selisih, Pak SBY selalu berkoordinasi dengan pihak kami yang sengaja ditunjuk untuk menghitung kalkulasinya.

Apa itu saja alasannya?
Kami yang tahu kadar keasliannya. Saya tidak dalam kapasitas menyalahkan siapa pun. Tapi saya cuma mau meminta kesadaran setiap orang, kalau melihat sesuatu jangan terlalu percaya. Pakai dasar untuk menilai hal yang sesungguhnya.

Apa Anda tahu siapa pembocor itu ?
Saya belum dapat kejelasan soal itu. Tim kami masih meneliti siapa pembocor Dokumen pajak Presiden SBY itu. Saya juga heran dari mana media itu dapat surat tersebut. Saya tidak berani menuding seseorang.

Ada dugaan ini  ulah dari oknum perpajakan, apa benar?
Saya paling tidak suka menduga-duga. Tapi kemungkinan itu bisa saja.  Sebab, membuka SPT itu memang kerjaan kami. Makanya  kami  akan lakukan perbaikan lagi agar data SPT tidak bocor.

Anda merasa kecolongan?
Saya pastikan tidak ada kelalaian. Seperti saya bilang tadi, dokumen itu masih diragukan.

Langkah Anda selanjutnya bagaimana?
Kami selalu mengadakan introspeksi, menilai apa kekurangan kami untuk selanjutnya diperbaiki.
     
Kekurangan Ditjen Pajak apa saja?
Kami selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan SPT para wajib pajak. Keamanan sudah bagus, ada sistem otorisasi, perekaman, dan firewall. Tapi tiada hal yang sempurna, mulai ada peretas ada di mana-mana, human error, kerusakan sistem, sampai hal lainnya. Saya cuma bilang kami selalu bersikap profesional.

Anda ditegur Presiden SBY?
Setelah berita itu ada, kami laporkan kepada Bapak Presiden. Beliau memakluminya. Begitu pun kalau ada menteri yang tanya, saya jelaskan sesistemiknya. Alhamdulillah mereka semua pada mengerti dengan kondisi ini. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya