Berita

Merpati Nusantara Airlines

Wawancara

WAWANCARA

Ery Wardhana: Ada Informasi Keuangan Yang Tidak Disampaikan

SELASA, 12 FEBRUARI 2013 | 08:40 WIB

Sedikit demi sedikit cacat Merpati Nusantara Airlines terkuak melalui karyawannya. Yang dikeluhkan Forum Pegawai Merpati (FPM), krisis internal berimbas telatnya pembayaran gaji dan dana pensiun ribuan karyawan.

Bahkan kerugian hingga 2012 disinyalir sentuh Rp 1 triliun. “Intinya pengelolaan manajemen tidak sehat. Dirut Merpati Rudi Setyo Purnomo juga kebanyakan janji.

Nggak terbukti tuh janjinya menam bah Airbus, Boeing 737-800, Embraer dan Amphibi,” kata Dewan Pengawas FPM Ery Wardhana, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.


Menurut bekas Senior Vice President Corporate Planning Division Merpati itu, ada masalah serius dalam Merpati sekarang ini, yakni upah karyawan sampai dicicil.

Berikut kutipan selengkapnya;


Separah apa sih Merpati saat ini?
Banyak masalah yang sangat mendasar. Kalau upah karyawan sampai dicicil jelas ini masalah keuangan dan menajamen. Sebenarnya ini pernah terjadi tiga tahun lalu dan kami kembali merasakannya.

Saat itu bagaimana caranya direksi menyelesaikan masalah keuangan?

Direksi lama (era Dirut Sardjono Jhony) selalu melakukan renegosiasi dengan seluruh pihak yang terkait Merpati. Ditambah dengan bantuan yang diberikan negara kala itu. Sehingga cash flow pulih, masalah keterlambatan gaji bisa teratasi.

Direksi saat ini sudah melakukan apa?
Direksi sempat meminta bantuan PMM (Pelaksana Marketing Mikro). Namun sepertinya tidak disetujui. Tapi saya tidak paham soal itu.

Karyawan bagian mana saja yang dicicil?
Seluruh karyawan berbagai posisi dan jabatan. Gaji dicicil melalui empat skema. Untuk gaji satu bulan, yakni Januari. Beberapa karyawan ada yang mengalami keterlambatan hingga dua bulan. Gaji yang seharusnya dibayar setiap tanggal 26 setiap bulan, untuk Januari lalu dicicil hingga empat kali pembayaran yang masing-masing prosentasenya ditentukan bagian personalia. Gaji diberikan sebagian pada tanggal 26 Januari, 31 Januari, 5 Februari dan 8 Februari.

Karyawan bisa mensiasati penundaan gaji?
Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan karena pada dasarnya gaji kami tetap dibayar. Yang kami sayangkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saat hari H baru disampaikan, kalau saja seminggu atau sebulan sebelumnya, kami maklumi.

Hubungan karyawan dan manajemen saat ini bagaimana?
Manajemen di era direksi baru ini tertutup. Tidak saling terbuka dengan mayoritas karyawan. Misalnya saja, ketika kami ingin bertemu direksi, harus melalui prosedural dan surat menyurat dulu. Informasi masalah keuangan juga tidak disampaikan. Intinya ada masalah industrial dengan direksi. Ini tidak pernah terjadi di era direksi lama.

Masalah ada di sosok Dirut?
Ini soal karakter, apalagi beliau sudah sepuh. Mungkin egonya yang terlalu tinggi dan terlalu prosedural.

Menteri BUMN berencana Merpati ambil alih rute Batavia, ini bagaimana?
Bagus. Merpati siap. Tapi perlu dicatat, dunia penerbangan bukan hanya soal maskapai dan angkasa pura saja. Sejak dulu, permasalahan Merpati itu adalah kurangnya armada pesawat. Penuhi saja kekurangan itu sebagai langkah operasional, secara kesiapan Merpati mampu.

Kalau kondisinya seperti ini, apa Merpati ditutup saja?
Kami hanya karyawan, yang terpenting hak kami berdasarkan Undang-undang dipenuhi. Apa2lagi bila keputusan pemerintah, kami tidak bisa berbuat apa-apa.

Perjuangan FPM sudah sejauh mana?
Kami menyurati Komisi VI DPR. Rencananya Selasa (hari ini) ada rapat dengar pendapat untuk meminta semacam perlindungan terhadap DPR, mencari solusi masalah Merpati untuk selanjutnya disampaikan ke pemerintah. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya