Berita

saleh husin

Menteri-menteri Demokrat Jangan Sibuk Urus Partai

KAMIS, 07 FEBRUARI 2013 | 16:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Menteri-menteri dari Partai Demokrat terus mendapat sorotan. Karena mereka, sejak Minggu (3/2) kemarin, terlihat terlalu sibuk mengurus partai.

"Harusnya para menteri fokus bekerja menyelasaikan berbagai persoalan sesuai bidang tugasnya sebagaimana arahan Pak SBY beberapa waktu lalu, bukan malah sibuk mengurusi partai," ujar Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin (Kamis, 7/2).

Saleh Husin kuatir, kalau para menteri tersebut tidak berubah, masih sibuk urus partai, sasaran pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak akan tercapai. Apalagi saat ini sudah masuk tahun politik yang mau tak mau para menteri dari partai akan tercurah konsentrasinya ke partai masing-masing.


"Termasuk Pak SBY sendiri juga harus menggenjot semua kemampuannya untuk memajukan bangsa Indonesia dari pada sibuk mengurusi partai," tegas Sekretaris Fraksi Hanura yang duduk di Komisi V DPR ini.

Sebelumnya menteri-menteri dari Demokrat ramai-ramai mendesak SBY turun tangan menyelamatkan partai berlambang bintang mercy tersebut. Menurut mereka, Demokrat saat ini dalam keadaan bahaya karena elektabilitasnya hanya 8 persen berdasarkan survei SMRC.

Tak hanya para menteri yang mendapat sorotan. Presiden SBY juga. Karena SBY, juga larut dalam kisruh di partai bentukannya tersebut. Sampai-sampai, dalam jumpa pers di Jeddah, Arab Saudi, dia membahas Demokrat. Bahkan, dia secara khusus menulis SMS di hadapan kabah saat umroh, yang ditujukan ke kadernya di Tanah Air.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya