Berita

presiden sby

The Jakarta Post: Seseorang Jadi Tokoh Dunia bukan Karena PR atau Jabatan

KAMIS, 07 FEBRUARI 2013 | 12:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pihak The Jakarta Post menyerahkan kepada masyarakat Indonesia dan warga dunia soal apakah Presiden SBY layak menjadi tokoh dunia atau tidak.

"Kalau soal SBY menjadi tokoh dunia, kami rasa biar masyarakat Indonesia dan dunia sendiri yang menentukan dan menilai," ujar Chief Editor The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 7/2).

Dia mengungkapkan itu saat dimintai tanggapan atas pernyataan Staf Khusus Presiden, Andi Arief. Andi Arief menilai harian berbahasa Inggris itu tak ingin SBY jadi tokoh dunia karena memberitakan soal pajak keluarga SBY saat Presiden sebagai pemimpin negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia berbicara di sidang OKI di Mesir menyatukan Syiah dan Sunni.


Lagi pula, menurut Meidyatama, seseorang menjadi tokoh itu bukan karena kampanye PR atau jabatan, tapi dari karya dan jasa nyata yang telah disumbangkan. Dan itu pun bukan karena minta ditokohkan oleh yang bersangkutan.

"Orang-orang seperti (Nelson) Mandela, Aung San Suu Kyi dan sebagainya, ikhlas dan murni dalam berikhtiar tanpa pusing apakah mereka mendapat imbalan untuk 'ditokohkan'," sambung Meidyatama.

The Jakarta Post sendiri percaya Presiden SBY tidak narsis dan bekerja untuk ditokohkan. Tapi, sebaliknya Presiden SBY diyakini menjadi presiden untuk berkarya pada rakyat. "Bukannya lebih baik menjadi seseorang yang diapresiasi dengan tulus oleh bangsa sendiri daripada menjadi celebrity dunia?" demikian Meidyatama.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya