Berita

ilustrasi

Diduga Disokong Oknum DPR, Lima Mafia Kuasai Proyek POUPSP Polri

RABU, 06 FEBRUARI 2013 | 10:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hampir 80 persen proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp 1,8 triliun di Polri  ditengarai sudah dikuasai lima mafia proyek. Kelimanya adalah TS, R, S, MA, dan M. Masing-Masing mafia sudah menguasai proyek-proyek tertentu.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane (Rabu, 6/2).

TS misalnya menguasai proyek-proyek alat komunikasi, jaringan komunikasi, dan teknologi informasi senilai Rp 250 miliar. R menguasai proyek pengadaan kendaraan senilai Rp 258 miliar. MA menguasai pengadaan alat-alat deteksi dan kapal. Sedangkan S menguasai alat-alat untuk reskrim senilai Rp 600 miliar. Dan terakhir M menguasai pengadaan peralatan intelijen dan satwa Polri senilai Rp 312 miliar.


Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya jadi gila-gilaan. Kuda misalnya Rp 468 juta per ekor, anjing Rp 150 juta per ekor, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal disk Rp 7 juta per unit, personal komputer Rp 16 juta, kamera poket Rp 8 juta, kamera DSLR Rp 65 juta, audio video Rp 2,2 miliar per unit, handycam Rp 29 juta, dan tenda dapur umum Rp 40 juta per unit.

Ironisnya, sebagian besar dari mafia proyek itu pernah diblack list Polri karena tidak becus dalam pengadaan barang yang tendernya sudah dimenangkannya.

TS misalnya bermasalah dalam proyek alkom jarkom yang pernah heboh mark up-nya tapi tak kunjung diproses secara hukum. M pernah diblack list karena bermasalah dalam proyek di lalulintas dan BNN.

"Namun para mafia itu bisa kembali berkuasa di Polri karena menggandeng tiga oknum anggota legislatif dari dua partai. Selain itu mereka sangat dekat dengan sejumlah pejabat Polri. Sementara pejabat Polri yang mem-balcklist-nya sudah pensiun," tandas Neta.[zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya