Berita

ilustrasi

Diduga Disokong Oknum DPR, Lima Mafia Kuasai Proyek POUPSP Polri

RABU, 06 FEBRUARI 2013 | 10:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Hampir 80 persen proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp 1,8 triliun di Polri  ditengarai sudah dikuasai lima mafia proyek. Kelimanya adalah TS, R, S, MA, dan M. Masing-Masing mafia sudah menguasai proyek-proyek tertentu.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane (Rabu, 6/2).

TS misalnya menguasai proyek-proyek alat komunikasi, jaringan komunikasi, dan teknologi informasi senilai Rp 250 miliar. R menguasai proyek pengadaan kendaraan senilai Rp 258 miliar. MA menguasai pengadaan alat-alat deteksi dan kapal. Sedangkan S menguasai alat-alat untuk reskrim senilai Rp 600 miliar. Dan terakhir M menguasai pengadaan peralatan intelijen dan satwa Polri senilai Rp 312 miliar.


Akibat dikuasai mafia proyek, barang-barang yang akan dibeli Polri harganya jadi gila-gilaan. Kuda misalnya Rp 468 juta per ekor, anjing Rp 150 juta per ekor, laptop Rp 28 juta per unit, eksternal disk Rp 7 juta per unit, personal komputer Rp 16 juta, kamera poket Rp 8 juta, kamera DSLR Rp 65 juta, audio video Rp 2,2 miliar per unit, handycam Rp 29 juta, dan tenda dapur umum Rp 40 juta per unit.

Ironisnya, sebagian besar dari mafia proyek itu pernah diblack list Polri karena tidak becus dalam pengadaan barang yang tendernya sudah dimenangkannya.

TS misalnya bermasalah dalam proyek alkom jarkom yang pernah heboh mark up-nya tapi tak kunjung diproses secara hukum. M pernah diblack list karena bermasalah dalam proyek di lalulintas dan BNN.

"Namun para mafia itu bisa kembali berkuasa di Polri karena menggandeng tiga oknum anggota legislatif dari dua partai. Selain itu mereka sangat dekat dengan sejumlah pejabat Polri. Sementara pejabat Polri yang mem-balcklist-nya sudah pensiun," tandas Neta.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya