Berita

Bendum PKS Tak Mau Komentari Pengakuan Dipo Alam

RABU, 06 FEBRUARI 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman tak mau mengomentari pengakuan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dipo mengaku, dalam laporannya ke KPK terkait adanya kongkalikong di Kementerian Pertanian, LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) juga disertakan.

"Waduh urusan ini sudah ada jubirnya yang ditugasin," kata Mahfudz kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 6/2).


Tiga petinggi PKS yang diberi tugas untuk menjawab pertanyaan seputar kasus yang menimpa mantan Presiden itu adalah Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, dan Mardani Ali Sera. "Jadi saya tidak berani ngomong," sambungnya.

Kepada pers kemarin, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyerahkan kepada publik untuk menilai pengakuan Dipo tersebut. "Publik silahkan menilai apakah ini konspirasi atau tidak, legowo, silahkan," ujar Hidayat.

Hidayat hanya mengingatkan agar KPK melakukan kinerjanya secara adil. Diajuga meminta Seskab menjawab pertanyaannya yang telah dilontarkan jauh-jauh hari. "Dipo Alam sebagai Seskab, dia dapat PR yang belum dijawab sampai sekarang, ketua fraksi mana yang dimaksud," kata Hidayat.

Memang, selain melaporkan tiga kementerian, waktu itu Dipo juga menyebut ada keterkaitan Ketua Fraksi di DPR yang bermain. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya