Berita

muhaimin iskandar

MENTERI DAN KORUPSI

Tudingan Muhaimin Iskandar Sesat dan Menyesatkan

SELASA, 05 FEBRUARI 2013 | 10:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar bahwa sebenarnya banyak menteri dari nonpartai yang bermasalah disesalkan. Karena tidak semestinya Muhaimin Iskandar menyalahkan rekan-rekan sejawatnya sesama anggota Kabinet.

Apalagi, dalam kehidupan bertatanegara, etika dan kesantunan sesama penyelenggara negara harus dijunjung tinggi, sebagai sebuah bangsa beradab masyarakat Indonesia sudah cukup cerdas untuk menilai ini.

"Sebagai sesama pembantu Presiden, semestinya Pak Muhaimin Iskandar menjaga kondusifitas kinerja Kabinet dan menutupi kekurangan rekan-rekannya sesama Menteri Kabinet, bukan malah mengumbarnya ke area publik," ujar Tim Asistensi Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Atma Winata Nawawi, (Selasa, 5/2).


"Karena keberhasilan dan kegagalan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II akan menjadi milik bersama semua anggota Kabinet beserta parpol pendukungnya," sambung Atma, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2008-2009.

Ditambah lagi pernyataan Muhaimin bahwa menteri yang banyak korupsi adalah menteri yang berasal dari nonparpol. Menurutnya, itu adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan.

"Sebaiknya Muhaimin melihat bahwa hingga saat ini baru ada satu menteri yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yaitu Menpora yang notabene nya adalah kader partai karena kasus Hambalang. Sementara menteri nonparpol seperti yang dituduhkan relative lebih bersih dan jauh dari pemberitaan korupsi," ungkapnya.

Karena itu, Atma meminta Muhaimin menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada semua masyarakat Indonesia terutama kepada rekan-rekan beliau di Kabinet yang berasal dari nonparpol. "Mari kita semua meningkatkan kinerja di tahun-tahun terakhir pemerintahan KIB 2 ini. Karena hari ini rakyat berharap kehidupan yang lebih baik, tanpa terpengaruh gonjang-ganjing politik dan saling lempar pernyataan anta elit negara ini," tandasnya.

Kemarin, Muhaimin menegaskan ketidaksetujuannya atas banyaknya penilaian bahwa menteri dari partai lebih banyak bermasalah dibanding dari nonpartai.

"Makanya, kita lihat kinerjanya saja. Banyak menteri yang nonparpol bermasalah, kinerjanya tidak baik.  Saya sebagai menteri ingin mengatakan bahwa darah dan pengabdian saya untuk bangsa tidak perlu diragukan," kata Muhaimin, seperti dilansir Harian Sindo.

"Menteri yang banyak persoalan dan korupsinya justru yang bukan dari parpol. Memang seharusnya ini bukan saya yang ngomong karena saya adalah menteri. Hanya masalahnya, ada sentimen terhadap parpol di era transisi demokrasi ini  sehingga yang diamati terus menteri dari parpol," tandas Muhaimin.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya