Berita

Tiga Saran Marzuki Alie Atasi Suara Demokrat yang Jeblok

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 09:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Elektabilitas Partai Demokrat terus menurun. Yang terbaru, lembaga survei, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, kalau Pemihan Umum digelar saat ini, partai penguasa itu hanya meraup 8 persen suara.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie mengajak semua kader Demokrat untuk semakin merapatkan barisan dan bekerja keras memperjuangkan kepentingan rakyat.

"(Kemudian kader Demokrat harus) meyakinkan rakyat bahwa kita masih memihak kepada kepentingan rakyat," ujar Marzuki Alie kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 4/2).


Selain itu, kepada pengurus DPP Partai Demokrat yang dipimpin Anas Urbaningrum, Marzuki mengajak untuk duduk bersama dengan semua elemen yang ada di pusat partai bentukan SBY tersebut. "Apakah itu (dengan) Dewan Pembina. Ajak kita bicara, duduk bersama untuk mencari solusi terhadap persolan ini. Jadi itu yang paling penting," ungkapnya.

Marzuki tampaknya memandang bahwa anjloknya suara Demokrat karena ada beberapa kader intinya yang kerap dikaitkan dengan kasus korupsi proyek Hambalang, dan kasus lainya. Karena itu, dia meminta KPK segera menetapkan status orang-orang tersebut.

"Kalau tak bersalah, nyatakan secara tegas bahwa ini tidak bersalah. Jadi sikap tegas dari KPK itu yang kita harapkan. Supaya partai bekerja enak terlepas dari sandera ini," demikian  Ketua DPR RI ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya