Berita

Bendera PKS Dirobek-robek Wanita Berpakaian Lusuh

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 07:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dampak keterlibatan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus dugaan korupsi sapi impor merambah hingga Mataram. Kemarin, sejumlah bendera yang berada di sepanjang Jalan Bung Karno, Kota Mataram dirobek orang tak dikenal.

Perusakan bendara yang dipasang Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Mataram sebagai tanda berlangsungnya Mukerda dirusak seorang wanita berpakaian lusuh. Hampir semua bendera partai berlambang padi dan bulan itu robek, bahkan ada yang diambil.

"Dia (pelaku) merobek bendera mulai depan Polsek Mataram," katanya seperti dilansir JPNN pagi ini.


Pantauan di lapangan, sejumlah bendera yang dipasang di sepanjang taman tersebut dirobek. Bagian tengah bendera dirobek menyilang, bahkan sebagian bendera juga ada yang dirobek hingga tak terpasang di tiangnya. Bendera yang dirobek itupun kemudian diganti oleh kader PKS. Mereka mencopot bendera yang rusak tersebut dan menggantinya dengan yang baru.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB Suryadi Jaya Purnama menegaskan, pihaknya tidak akan meladeni ulah provokasi tersebut. Aksi itu kata dia merupakan bagian dari provokasi yang ingin menjelekkan PKS di mata masyarakat. "Aksi merusak atribut PKS itu, bagian dari provokasi, jadi kami tidak perlu menanggapinya," katanya usai membuka Mukerda DPD PKS Kota Mataram.

Menurutnya, black campaign terhadap PKS tidak hanya di Kota Mataram, namun di sejumlah daerah juga terjadi. Diduga, perusakan atribut PKS itu memiliki kaitan dengan penangkapan Lutfhi Hasan yang terjerat kasus suap impor sapi. "Saya mengimbau seluruh kader partai dan simpatisan PKS di NTB, untuk tidak terpengaruh dengan aksi provokasi itu. Yang harus kita lakukan, rapatkan barisan dan tetap solid," tandas Suryadi.[zul]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya