Berita

Bendera PKS Dirobek-robek Wanita Berpakaian Lusuh

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 07:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dampak keterlibatan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq dalam kasus dugaan korupsi sapi impor merambah hingga Mataram. Kemarin, sejumlah bendera yang berada di sepanjang Jalan Bung Karno, Kota Mataram dirobek orang tak dikenal.

Perusakan bendara yang dipasang Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Mataram sebagai tanda berlangsungnya Mukerda dirusak seorang wanita berpakaian lusuh. Hampir semua bendera partai berlambang padi dan bulan itu robek, bahkan ada yang diambil.

"Dia (pelaku) merobek bendera mulai depan Polsek Mataram," katanya seperti dilansir JPNN pagi ini.


Pantauan di lapangan, sejumlah bendera yang dipasang di sepanjang taman tersebut dirobek. Bagian tengah bendera dirobek menyilang, bahkan sebagian bendera juga ada yang dirobek hingga tak terpasang di tiangnya. Bendera yang dirobek itupun kemudian diganti oleh kader PKS. Mereka mencopot bendera yang rusak tersebut dan menggantinya dengan yang baru.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB Suryadi Jaya Purnama menegaskan, pihaknya tidak akan meladeni ulah provokasi tersebut. Aksi itu kata dia merupakan bagian dari provokasi yang ingin menjelekkan PKS di mata masyarakat. "Aksi merusak atribut PKS itu, bagian dari provokasi, jadi kami tidak perlu menanggapinya," katanya usai membuka Mukerda DPD PKS Kota Mataram.

Menurutnya, black campaign terhadap PKS tidak hanya di Kota Mataram, namun di sejumlah daerah juga terjadi. Diduga, perusakan atribut PKS itu memiliki kaitan dengan penangkapan Lutfhi Hasan yang terjerat kasus suap impor sapi. "Saya mengimbau seluruh kader partai dan simpatisan PKS di NTB, untuk tidak terpengaruh dengan aksi provokasi itu. Yang harus kita lakukan, rapatkan barisan dan tetap solid," tandas Suryadi.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya