Berita

dipo alam

PKS Tak Mau Tahu apakah Dipo Alam yang Melaporkan Luthfi Hasan Ishaaq ke KPK

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 08:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Partai Keadilan Sejahtera menyerahkan sepenuuhnya kepada KPK penanganan kasus suap impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS yang sudah mengundurkan diri kemarin, Luthfi Hasan Ishaaq.

Karena itu, PKS tak mau tahu apakah kasus itu berkat laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada KPK pada November lalu.

"Saya tidak tahu. Itu proses hukum. Kita ikuti saja. Kami tidak ikut campur dengan proses yang ada di KPK," jelas Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 1/2).


Pada awal November 2012 lalu, Seskab Dipo Alam melaporkan adanya kongkalikong di tiga kementerian kepada KPK. Tak hanya itu, dia juga mengungkapkan, kongkalikong melibatkan petinggi fraksi di DPR dan pejabat di kementerian tersebut.

Tapi waktu itu, dia tidak merinci kementerian apa saja dan siapa pimpinan fraksi yang dimaksud. Abdul Hakim, saat didesak terkait laporan Dipo Alam itu lagi, kembali mengulangi jawabannya. "Saya tidak tahu. Biar proses hukum yang berjalan," ungkap anggota Komisi Pertanian ini.

Termasuk soal siapa Ahmad Fathanah, Hakim tak mau mengomentarinya.  PKS menegaskan, Ahmad Fathanah, orang yang tertangkap yang disinyalir kurir Lutfhi Hasan, bukan kader mereka. Tapi apakah Lutfhi Hasan pernah cerita soal Ahmad Fathanah? "Biarkan proses hukum berjalan. Kami tidak ikut intervensi terhadap proses hukum," katanya lagi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya