Berita

luthfi hasan ishaaq

PRESIDEN PKS TERSANGKA

Kader PKS Malah Yakin Ini Awal Kebangkitan

KAMIS, 31 JANUARI 2013 | 10:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langsung memberikan klarifikasi kepada kader-kader di daerah atas penetapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka kasus suap impor. Tapi klarifikasi baru disampaikan lewat Blackberry Messenger.

"Memang ada melalui BBM grup bahwa itu tidak benar dan seterusnya,"  jelas Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan dari PKS Ruhamaben kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Kamis, 31/1).

Dirinya sendiri berharap sangkaan menerima suap kepada Lutfhi tersebut tidak benar. Apalagi dia menilai ada keganjilan dalam proses pengusutan orang nomor satu di partai dakwah tersebut.


"Memang kita sangat kencang pemberantasan korupsi. Bisa jadi ada sesuatu di balik itu. Kita tidak tahu. Tapi bagi kita nothing to lose. Siapapun kalau terlibat secara hukum, ikuti proses secara hukum," jelasnya.

Soal bagaimana masa depan Lutfhi sebagai Presiden PKS, dia menyerahkan kepada Majelis Syuro. Majelis Syuro yang berhak memutuskan keputusan tertinggi pasti lebih tahu apa yang harus dilakukan.

"Kalau ada proses hukum, dan dinilai akan terganggu, saya kira akan dibahas. Kan sekarang Majelis Syuro mau rapat. Kita hanya mengiktui," ungkap Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang 2004-2010 ini.

Tapi dia membantah anggapan sementara kalangan bahwa kasus yang membelit Presiden PKS itu ibarat puncak gunung es. Dia juga menepis partainya dibiayai dari uang suap. "Saya nggak percaya itu. Kita juga kan di lapangan. Kita tahu bagaimana posisi keuangan bagi kehidupan kita," imbuhnya.

Karena itu, dia menampik pernyataan beberapa pengamat bahwa kasus yang menimpa Presiden PKS itu awal kebangkrutan partainya. "Saya kira bisa jadi malah kenaikan PKS. Ya memang berita itu bisa positif bisa negatif. Tapi saya optimis ini mungkin awal kebangkitan PKS kembali," ungkapnya.

Kok bisa? Bagaimana caranya itu jadi awal kebangkitan?

"Keseriusan (PKS) memberantas korupsi. Sementara ini hampir tidak kasus di internal PKS. Ini incaran banyak pihak. Siapapun kalau terbukti, kita terbiasa memberikan (sanksi). Tidak ada masalah bagi kita. Kalau benar akan kita bela habis-habisan. Kalau terbukti salah, saya kira mekanisme partai sudah clear," ungkapnya sambil meminta mengakhiri pembicaraan karena ada agenda yang harus diikuti. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya