Berita

boediono

Hanura Sudah Tak Bersemangat Menjatuhkan Boediono

RABU, 30 JANUARI 2013 | 11:21 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penyelesaian megaskandal Bantuan Lukuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan mantan Direksi BI Boediono bisa dilakukan secara politik di DPR dengan mengajukan hak menyatakan pendapat. Mengingat, posisi Boediono saat ini sebagai wakil presiden.

"Saya kira itu terbuka ruang,"  jelas anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 30/1).

Tapi, Sudding mengingatkan, di DPR sarat kepentingan. Belum lagi DPR dikuasai partai-partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Pendukung Pemerintah.


"Saya kira kalau mau dilakukan itu sejak kemarin dalam kasus Century. Karena dalam proses Pansus sudah dinyatakan terbukti (Boediono bersalah). Tapi tidak ditindaklanjuti ke hak menyatakan pendapat," ungkap politikus Hanura ini.

Karena itulah, dia sangat pesimis kasus BLBI ini bisa diselesaikan secara politik.

"Kalau mau dilakukan sejak kemarin sejak kasus Century. Tapi kan hanya Hanura yang mendorong ke hak menyatakan pendapat. Fraksi lain tidak mendukung. Ya sudah. Biarkanlah masyarakat menilai atas konsistensi (partai-partai) dalam menyikapi persoalan," tandasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya