Memasuki tahun politik, menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dari parpol koalisi diyakini malas mengurus negara. Dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), mayoritas penduduk khawatir menteri asal parpol tak fokus bekerja dan hanya mementingkan partai.
Kemarin, LSI merilis hasil survei terbaru soal kinerja KIB II memasuki tahun politik. Peneliti LSI, Adrian Sopa menuturkan, sebanyak 86 persen penduduk Indonesia khawatir kinerja pemerintah tidak maksimal. Publik menilai, para menteri di kabinet tidak akan efektif bekerja untuk rakyat, tapi mengurus kepentingan partai masing-masing.
“Ini sebuah realitas. Ternyata, menteri-menteri yang ada di kabinet 58,2 persen dianggap bekerja untuk partai, bukan kepentingan bangsa,†jelas Adrian Sopa dalam keterangan persnya di Kantor LSI, Jakarta, kemarin.
Dijelaskannya, survei tersebut dilakukan dengan metode quick poll, tanggal 22-25 Januari 2013. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
“Fakta ini membuat kita prihatin. Meskipun Presiden SBY pernah meminta menteri yang sibuk berpolitik untuk mundur. Namun, hal itu tak cukup meyakinkan masyarakat. Apalagi sekarang tahun politik. Mereka semua berlomba-lombba membesarkan partainya,†tutur dia, seperti dilansir Harian Rakyat Merdeka.
Ardian mengakui, posisi menteri asal parpol di tahun politik memang dilematis. Satu sisi harus membantu partainya dalam suksesi 2014, di lain sisi punya pekerjaan menumpuk sebagai pembantu SBY. Namun, kata dia, jika kedua tugas itu bisa dilakukan bersamaan dan hasilnya optimal, elektabilitasnya di mata publik justru meningkat.
â€Kemungkinan lainnya, dua-duanya hancur. Jika itu yang terjadi, menteri asal parpol justru rugi dua kali. Citra pribadinya sebagai politisi akan buruk dan di mata publik partainya juga hancur,†tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Menko Kesra Agung Laksono menilai, hasil survei yang rilis LSI berlebihan. “Itu (hasil survei LSI) suatu kekhawatiran yang berlebihan. Para menteri dari parpol sebenarnya tidak banyak, tidak semua angggota (kabinet) dari parpol kan,†kilah Agung di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Agung menegaskan, partainya telah membuat aturan jelas mengenai kampanye. Jika bukan hari libur atau cuti kampanye, kader Golkar yang duduk di kabinet tidak bisa berkegiatan untuk partai. Golkar akan memberikan teguran jika ada menteri yang meninggalkan tugas negara.
"Kalau pada hari kerja masih kampanye, dari partai akan memberikan teguran. Kan sudah dikasih waktu, alokasinya Jumat, Sabtu, Minggu itu. Jadi, nggak usah khawatir menggangu kinerja, sistem ini berjalan kok. Setiap kementerian berjalan,†tutur Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Ditanyai hal senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa justru memilih bungkam. Hatta tetap bergeming, meski sejumlah wartawan terus menanyainya soal hasil survei LSI. “Iya, iya, terima kasih ya,†ujar Ketua Umum PAN ini di Istana Negara, Jakarta, Kemarin.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyikapi lebih santai. Menurutnya, sikap presiden soal kampanye para menteri sudah jelas, yang penting para menteri meningkatkan kinerjanya.
“Presiden sudah beberapakali mengingatkan, dua tahun ini kerja speed-nya ditingkatkan, lebih fokus. Beliau tidak mengabaikan politik, karenanya beliau beri cuti satu hari. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis maksimal bekerja. Jangan mengurus partai,†ujar Gamawan.
[zul]
