Berita

Hidayat Nur Wahid: Semua Anggota Dewan Sebaiknya Tes Urine

SELASA, 29 JANUARI 2013 | 12:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

PKS menilai langkahnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional sejak Desember dan lalu ditindaklanjuti dengan menandatangani MoU antara kedua belah awal Januari lalu sudah sangat tepat.

Dalam MoU itu, semua anggota Dewan dari PKS mengikuti tes urine.

"Kami termasuk saya diperiksa. Kami sepakat kalau semua anggota DPR diperiksa urine oleh BNN untuk memastikan DPR bersih dari narkoba. Kalau itu dijadikan sebagai salah satu syarat, DPR bebas narkoba, saya kira itu baik sekali dan PKS siap itu," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 29/1).


Anggota DPR dari PKS akan melakukan sosialisasi pencegahan sekaligus deteksi dini penyebaran narkoba di masyarakat. Sosialisasi ini akan sinergis dengan program-program sosialisasi PKS di Daerah Pemilihan masing-masing anggota.

"Ini adalah sebuah komitmen bahwa DPR bagian dari kerja sama menyelematkan dari bahaya narkoba. Kami kalau reses, akan ketemu masyarakat mensosialisasikan bahaya narkoba dan BNN akan menyiapkan bahan-bahannya," ungkapnya.

PKS ingin agar pemilih pada 2014 mendatang tidak ada yang menkonsumsi narkoba. "Kalau para pemilih nanti kelasnya penikmat narkoba, lah nanti yang dipilih anggota DPR yang juga terindikasi narkoba. Ngeri sekali. Itu harus dikoreksi," ungkapnya.

Tak hanya tingkat pusat, DPR PKS daerah juga bekerja sama dengan BNN.

Narkoba di kalangan anggota Dewan menjadi pembicaraan karena anggota DPRD DKI dari PAN Wanda Hamidah termasuk yang diboyong BNN saat penggerebakan pesta narkoba pada Minggu dini hari oleh BNN di rumah artis Raffi Ahmad. Meski Wanda sejauh ini masih dinyatakan negatif. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya