Berita

WANDA HAMIDAH

Wanda Hamidah akan Dipecat dari Komnas PA kalau Positif Narkoba

SELASA, 29 JANUARI 2013 | 12:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (29/1). Kedatangannya ingin memastikan langsung sejauhmana keterlibatan Wanda Hamidah yang juga Komisioner di Komnas PA.

"Saya ingin support Wanda sebagai teman kerja. Kita menghormati proses yang dijalankan BNN. Kalau terbukti tentu ada konsekuensi. Kalau tidak terbukti harus direhabilitasi (nama baiknya)," kata Arist saat tiba di gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.

Pasca penangkapan Wanda Hamidah bersama Raffi Ahmad dan belasan orang lain oleh BNN, Arist mengaku putus komunikasi dengan Wanda. Itu sebabnya dia ingin memastikan langsung bagaimana keterlibatan Wanda dalam kasus ini dengan bertemu Wanda di BNN.


"Saya mudah-mudahan diizinkaan ketemu untuk memastikan terlibat atau tidak. Kalau ada barang bukti, maka Komnas PA merekomendasikan konsekuensi hukum harus dijalani Wanda," jelasnya.

Selaku Ketua Komnas PA, Arist baru mengetahui nasib Wanda dari media, itupun belum ada kepastian soal terlibat atau tidaknya politisi PAN itu dalam kasus narkoba. Sehingga dia juga belum bisa menyatakan kecewa atau tidak terhadap Wanda.

Arist memastikan, di Komnas PA ada kode etik yang harus dipatuhi. Di antaranya Komnas PA anti terhadap narkoba, tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

"Jadi saya dikagetkan saja dengan kejadian ini karena dia peduli terhadap masalah anak dan perempuan. Tapi kalau terbukti terlibat, karena ada kode etik, ya (Wanda) harus mundur," pungkasnya, seperti dikutip dari JPNN.

Diketahui sampai saat ini BNN belum mengelurakan pernyataan resmi terkait peran masing-masing dari 17 orang yang ditangkap BNN di rumah Raffi Ahmad. BNN baru mengumumkan ada 7 orang yang positif mengkonsumsi narkoba dan zat baru yang namanya belum diketahui. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya