Berita

saleh husin

Hanura: Selesaikan Masalah Bangsa dengan Kejujuran

SABTU, 29 DESEMBER 2012 | 20:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR RI mengajak seluruh rakyat Indonesia dan para pemimpinnya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah bangsa dengan semangat kejujuran.

Ajakan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin dalam Catatan dan Refleksi Akhir Tahun Fraksi Hanura DPR RI di Jakarta, Sabtu (29/12).

"Jika kita semua mampu merefleksikan nilai kejujuran yang merupakan kebenaran universal, tentu akan menjadi kekuatan yang mampu menggetarkan sendi-sendi kehidupan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik," ujar Saleh yang didampingi Bendahara Fraksi Hanura yang juga anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani.

“Ketua Umum Partai Hanura Bapak Wiranto selalu mengingatkan pada seluruh anggota Fraksi Hanura di DPR RI agar dalam setiap pembahasan masalah dan pengambilan keputusan selalu bersandar pada hati nurani sebagai kompas kebenaran," sambung Saleh.

Menurutnya, kejujuran merupakan refleksi dari nilai dasar perjuangan Partai Hanura, yaitu ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan dan kebersamaan. Oleh karenanya, Saleh menyatakan momentum pergantian tahun harus dimaknai sebagai evaluasi dan refleksi menuju tahun 2013 yang lebih baik khususnya bagi Bangsa ini.

“Kondisi Bangsa saat ini sedang dilanda berbagai masalah mulai dari korupsi, kemiskinan, pengangguran,  konflik sosial, ketidakadilan dan masalah-masalah lain yang tidak kunjung usai," ungkapnya.

Fraksi Hanura memberikan catatan khusus pada beberapa permasalahan yang melanda bangsa ini. Di bidang politik, kepemimpinan nasional lemah, tidak tegas dan lebih mengedepankan politik pencitraan yang mengakibatkan Presiden SBY sering membiarkan masalah berlarut-larut.

"Kasus paling mencolok ialah ketika penanganan konflik antara Polri dan KPK. Presiden SBY bersikap setelah dikritik habis oleh media massa dan gelombang aksi massa yang memelesetkan KPK dengan akronim Kemana Presiden Kita? Pidato presiden menanggapi perseteruan KPK-Polri hanya berselang sehari dengan aksi massa di bundaran HI pada 7 Oktober 2012,” tukas Saleh.

Sementara itu Miryam S. Haryani yang juga Ketua Umum Srikandi Hanura menyoroti Pertumbuhan ekonomi yang menjadi agenda pembangunan nasional, belum mampu menyerap tenaga kerja atau membuka lapangan kerja baru yang berkualitas.

“Selain itu di bidang sosial konflik-konflik sosial berlatar belakang perbedaan agama dan keyakinan masih meletup di beberapa daerah, bahkan merenggut banyak korban jiwa, Kemudian dalam Bidang Pendidikan masih berkutat pada upaya peningkatan kecerdasan intelektual tanpa diimbangi dengan peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual," jelasnya.

Saleh menambahkan, Fraksi Partai Hanura DPR RI menegaskan atas masalah kebangsaan yang hingga saat ini tidak kunjung usai. "Bangsa Indonesia di masa mendatang, memerlukan reformasi lanjutan, yang dimulai dari sekarang atau setidaknya awal tahun 2013 kedepan,” timpal Saleh.

Reformasi lanjutan yang dimaksudkan diantaranya adalah reformasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang berkeadilan untuk rakyat. Ia juga mengatakan, perlu reformasi politik untuk menciptakan politik yang bermartabat dengan mengkedepankan hati nurani dan reformasi ekonomi dengan menciptakan ekonomi Pancasila, yang menyejahterakan rakyat dengan semangat kemandirian melalui kebijakan anggaran yang pro rakyat.

Selain itu, lanjutnya, reformasi sosial keamanan dengan meningkatkan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia. "Serta reformasi sumber daya alam dan Pangan menuju ketersediaan energi dengan mengelola SDA secara mandiri, pro kesejahteraan rakyat dan ketersediaan pangan melalui swasembada pangan dengan mengurangi impor," kata Saleh.

“Dengan reformasi lanjutan tersebut kami yakin akan mampu menjawab tantangan Bangsa dengan Visi besar yang telah ditetapkan oleh Partai Hanura yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri dan sejahtera,” tandas anggota Komisi V DPR ini.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya