Mensesneg: Ada Menteri Rapor Merah

Temuan LSM FITRA soal kementerian malas ternyata tidak mengada-ada. Usai sidang kabinet, kemarin, Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan ada sejumlah kementerian yang penyerapan anggarannya dibawah 65 persen. Jumlahnya, kurang dari 10 kementerian.

Sidang kabinet yang digelar di Kantor Presiden dimulai pukul 14.00 WIB. Agendanya, mendengarkan pertimbangan dan pemaparan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) soal kinerja pemerintah selama 2012. Rapat ini dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet.

Sebelum rapat dimulai, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menkeu Agus Martowardojo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro terlibat diskusi serius.  Sambil berdiri, Seskab memperlihatkan dokumen dalam sebuah map biru. Menteri Agus dan Purnomo serius menyimak ucapan Dipo Alam.

Sayang, obrolan ketiganya tak sampai ke telinga wartawan yang berada sekitar 7 meter di depan pintu masuk ruang rapat. Obrolan ketiganya terlihat menarik karena belum lama ini terungkap, Menkeu memblokir anggaran belanja Kemenhan atas permintaan Seskab.

Pemblokiran ini memantik protes Komisi I DPR yang sudah menyetujui anggaran ini. Hasilnya, pimpinan DPR mengirim surat ke Presiden SBY untuk menegus tindakan Seskab Dipo ini.

Sesaat sebelum Presiden membuka sidang kabinet, ketiganya kembali duduk di kursi masing-masing. Dalam pidatonya, Presiden SBY meminta SBY meminta Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyampaikan secara jelas dan terbuka hasil kinerja para menteri.

Namun SBY minta agar kesuksesan pemerintah tak perlu disebutkan. "Yang sudah baik-baik apa yang sudah kita capai, saya berpesan kepada Pak Kuntoro tidak perlu disampaikan di sini. Utamakan mengangkat hasil evaluasi," minta SBY, seperti dikutip dari Harian Rakyat Merdeka.

Usai pidato Presiden, sidang kabinet digelar tertutup. Wartawan dan juru foto diminta keluar ruang rapat yang terletak di lantai dua Kantor Presiden.

Sekitar dua jam kemudian, sidang selesai. Mensesneg Sudi Silalahi diperintahkan Presiden untuk menyampaikan isi kepada wartawan. Apa hasilnya?Sudi menyebut, berdasarkan pemaparan UKP4, ada sejumlah kementerian yang kinerjanya kurang memuaskan. Terutama dari sisi penyerapan anggaran. “Ada yang di bawah 65 persen, tapi tidak banyak,” jelas Sudi. Kementerian mana saja? Sudi tidak mau menyebut. “Jumlahnya kurang dari sepuluh, hanya beberapa,” imbuhnya.

Lantas, apa tanggapan para menteri yang dimaksud, mendengar pemaparan UKP4? Menurut Sudi, dalam sidang kabinet tadi tidak dibuka sesi dialog untuk merespon laporan Kuntoro Cs. Para menteri hanya diminta mendengarkan. “Presiden juga meminta semua koreksi, temuan, kritik, diterima para menteri degan baik. Kemudian, segera lakukan perbaikan untuk mengejar target yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Untuk menanggapi ini, para menteri akan diberi kesempatan khusus untuk memberi penjelasan. “Awal Januari, Presiden akan memanggil dan meminta penjelasan mereka,” jelas Sudi.

Soal reshuffle, kata Sudi, baru akan dipertimbangkan Presiden SBY usai mendengarkan pemaparan para menteri yang punya rapor merah ini.  “Jadi, kita tunggu jawaban mereka dulu. Mereka kan punya kesempatan menjelaskan.”

Dipo Alam menambahkan, Presiden SBY meminta kementerian segera melakukan perbaikan atas koreksi dari UKP4. “Tiga bulan pertama, Januari-Maret adalah konsolidasi untuk semua temuan-temuan tadi. Dengan demikian, diperoleh solusi dan langkah kongkrit untuk mengejar kekurangan yang ada di kementerian,” ujarnya.

Ahad (23/12) lalu, FITRA alias Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran memaparkan sekitar enam kementerian yang malas. Mereka hanya menggunakan kurang dari 20 persen, dari yang dianggarkan.

Enam kementerian yang dimaksud adalah Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Kementrian Negara Pemuda dan Olah raga, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. [zul]