Berita

Partai yang Terbukti Suap dan Korup jangan Dipilih Lagi

SELASA, 25 DESEMBER 2012 | 13:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pada Pemilihan Umum 2014 mendatang, masyarakat dimbau tidak memilih partai yang terbukti menyuap dan melakukan money politics.

"Pemuda Muhammadiyah berharap agar rakyat semakin cerdas dalam menyalurkan aspirasi politiknya," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/12).

Menurut Saleh, seperti dilansir Antara, partai-partai yang berusaha menyuap untuk dipilih sudah saatnya diberi hukuman dengan cara tidak memilih mereka lagi. Saleh mengatakan partai politik seperti itu harus dihukum. Apalagi faktanya, partai-partai itu juga tidak memberikan sumbangan positif dalam membangun negeri ini.

"Rakyat sedang menanti dan melihat siapa dan partai apa yang betul-betul memperhatikan mereka. Partai-partai itulah yang akan menjadi pilihan mereka," tuturnya.

Menurut dia, partai yang baik sesungguhnya bukanlah partai yang paling sedikit korupsinya. Sebab, hampir semua partai politik di Indonesia melakukan korupsi. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk mencermati apa yang dilakukan partai-partai pada 2013. Partai yang baik, kata dia, adalah partai yang konsisten bekerja untuk memperhatikan rakyat.

"Dalam konteks ini, partai yang memperhatikan rakyat dan peduli kepada rakyat diyakini tidak akan melakukan korupsi," ujarnya.

Dia memperkirakan suhu politik pada 2013 akan semakin memanas bila dibandingkan 2012. "Menurut saya, panggung politik di 2013 tidak begitu jauh berbeda dari 2012. Malah, di pertengahan tahun, suasana politik akan semakin terasa," katanya.

Dia mengatakan, pada 2013, partai-partai politik dan para politisi akan berupaya untuk mempertahankan posisi masing-masing. Menurut Saleh, fenomena politik di akhir 2012 yang banyak goncangan politik seperti Hambalang, Century, perseteruan antara anggota parlemen dan beberapa orang menteri akan terus berlanjut pada 2013.

"Sebab, kasus-kasus tersebut sangat menarik untuk dijadikan sebagai modus untuk menjatuhkan partai lain. Apalagi, semua itu hampir dibuka ke publik secara terang benderang," pungkasnya. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya