Ulil: Orang yang Menyalahkan Pemerintah Tak Melihat Gambaran Sosial Secara Utuh

Daripada mencari siapa yang bertanggung jawab dibalik serentetan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia, lebih baik memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut secara bersama-sama.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 25/12). 

Ulil mengungkapkan itu menanggapi survei Lingaran Survei Indonesia terkait pembiaran atas kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama yang dirilis kemarin (Minggu, 24/12). Dalam survei itu disebutkan, Presiden SBY dianggap paling tidak melindungi perbedaan beragama dibanding Presiden RI sebelumnya.

"Ya, tugas mengatasi masalah ini ada pada pemerintah tapi juga ada pada tokoh-tokoh agama. Harus saling sinergi," jelas Ulil.

Ulil menjelaskan, aparat Kepolisian tidak bisa mengatasi masalah tersebut sendiri.

"Kan polisi sering kali dipersalahkan tidak bertindak tegas. Lah, bagaimana bertindak tegas, wong sumber apinya itu terus-menerus ada," jelas bekas Koordinator Jaringan Islam Liberal ini. 

Sumber api itu, menurut Ulil, adalah orang-orang yang mendakwah ide-ide konservatif dan intoleransi. Nah, diakui Ulil, sumber api tidak bisa untuk dimatikan begitu saja.

"Karena kita hidup di era demokrasi. Kita tidak bisa lagi melarang buku, melarang diskusi, demonstrasi, apalagi menutup blog, website. Kan tidak bisa. Kalau di zaman Soeharto bisa sesederhana itu. Tapi sekraang kan tidak bisa memakai metode itu," ungkapnya.

Karena itulah, semua pihak harus menyadari perubahan mendasar di era pasca reformasi ini, yaitu munculnya gejala konservatisme. Untuk mengatasinya, perlu saling memberi masukan.

"Survei ini bagus untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi saya tidak setuju kalau yang dipersalahkan adalah pemerintah, pihak kepolisian, misalnya. Orang yang berpadangan seperti itu tidak melihat gambaran sosial secara lebih lengkap," tandas Ulil. [zul]