Berita

Megawati Soekarnoputri

Ulil Abshar-Abdalla: Megawati Belum Tentu Lebih Tegas Dibanding SBY

SENIN, 24 DESEMBER 2012 | 12:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tantangan masa kepemimpinan Presiden SBY tidak bisa dibandingkan dengan tiga presiden sebelumnya, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Meski keempat tokoh tersebut sama-sama memimpin Indonesia setelah reformasi.

"Kita nggak bisa menjadikan era itu sebagai benchmark atau alat untuk menilai. Mereka kan singkat sekali masa berkuasanya," ujar Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar-Abdalla kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 24/12). 

Ulil mengungkapkan itu saat ditanya kenapa masa kepemimpinan SBY lebih banyak terjadi kasus kekerasaan atas nama agama dibanding tiga presiden lainnya. Padahal, gejala konservatisme beragama juga terjadi pada tiga masa pemerintahan sebelumnya.

"Era Habibie, Gus Dur dan Megawati itu era interval, yang menurut saya tidak terlalu signifikan menjadi semacam standar untuk menilai," jelas bekas Koordinator Jaringan Islam Liberal ini.

Karena itu menurutnya, kalau mau diperbandingkan, yang paling pas memperbandingkan masa pemerintahan SBY dengan Soeharto dan Bung Karno. "Era Sukarno itu era ideologi, era Soeharto itu era perang dingin. Era SBY itu era maraknya politik identitas," ungkapnya.

Tapi Anda kan tetap merasa saat ini banyak kekerasan atas nama agama?

"Ya masih banyak. Cuman ini bukan gara-gara pemerintahan SBY. Bukan karena itu. Ini adalah gejala masyarakat pasca reformasi yang menikmati kebebasan, berbarengan dengan maraknya kebangkitan agama, maraknya orang kembali kepada agama dan efek-efeknya antara lain munculnya keberagaman yang konservatif," jawabnya.

Karena itu, katanya lagi, siapa pun yang jadi presiden di era sekarang, akan menghadapi soal yang sama. Makanya, banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama ini tidak bisa ditimpakan kepada SBY semata.

"Tentu saja pemerintah mempunyai kelemahan, yaitu kurang tegas ketika menghadapi masalah seperti ini. Tapi pertanyaan saya, apakah kalau orang lain jadi presiden akan lebih tegas, saya ragu itu. Misalnya yang jadi presiden Megawati, belum tentu dia bisa lebih tegas daripada SBY. Karena ini gejala sosial yang tidak bisa dihadapi oleh kekuatan keamanan saja," tandasnya.

Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis kemarin, 82 persen responden menganggap SBY tidak melindungi perbedaan agama, Gusdur (81 persen), Soeharto (75 persen), Megawati (52 persen) dan Habibie (42 persen). Sementara Sukarno, yang paling dianggap melindungi keberagaman beragama. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya