Berita

hidayat nur wahid/ist

Politik

PKS Curiga, BPK Harus Cek Penyimpangan di Balik Impor Pangan

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 14:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Krisis kedaulatan pangan yang diiringi kegemaran impor bahan pangan oleh pemerintah, adalah salah satu isu yang paling disorot Partai Keadilan Sejahtera sepanjang 2012 ini.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, total impor singkong oleh Indonesia sampai Oktober 2012 mencapai 13.300 ton. Impor singkong sepanjang 10 bulan terakhir dari tiga negara yakni China, Thailand, dan Vietnam mencapai nilai Rp 32 miliar. Menurut catatan, di periode 2000-2011, rata-rata impor singkong sebesar 146.055 ton per tahun.

Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengaskan keprihatinan PKS seputar kebijakan pangan itu dalam agenda refleksi 2012 di kawasan Senayan, Jakarta (Jumat, 21/12).


Banjir buah dan sayuran impor dari China, Amerika Serikat, Thailand, India dan negara lain tak hanya masuk ke supermarket besar dan kecil.

"Tapi masuk juga ke pasar-pasar tradisional di daerah terpencil," sesalnya.

Hal ini, lanjut Hidayat, kemungkinan diikuti impor beras tahun depan, Bulog telah melaksanakan impor beras sebesar 1,8 juta ton dan 1 juta ton pada 2012. Menurut Hidayat, manajemen stok Perum Bulog yang berjalan selama ini tidak berpihak pada petani.

"Perum Bulog tidak berpihak pada petani, Bulog melakukan impor beras yang dilakukan bukan karena produksi beras nasional merosot," ungkapnya.

Fraksi PKS mendukung penuh pelaksanaan audit BPK yang obyektif atas kebijakan impor beras. Menurut Hidayat, audit itu sangat penting untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan atau tidak.

"Fraksi PKS menginginkan pemerintah maksimalkan potensi dalam negeri dalam pemenuhan pangan nasional," pungkasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya