Berita

sby

RADAR BANDARA MATI

SBY: Mereka yang Lalai Harus Diberi Sanksi

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 13:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Insiden macetnya radar di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Banten, tak bisa dianggap biasa saja. Ini bukan pertama kali terjadi. Mereka yang lalai dan melakukan keselahan harus diberi sanksi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/12) pagi, setiba dari kunjungan kerja di India dan Malaysia.

"Saya menganggap bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja," kata Presiden SBY, seperti dikutip dari situs resmi presiden. Investigasi menyeluruh terhadap insiden ini harus segera dilakukan.

Pada Minggu (16/12) lalu, radar di Bandara Soekarno Hatta, tak berfungsi akibat macetnya pasokan listrik dari UPS (Uninteruptible Power Supply). Tidak berfungsinya radar ini mengakibatkan terhentinya lalu lintas udara, sejumlah penerbangan batal dan pesawat yang hendak mendarat mengalihkannya ke bandara lain. Bandara Soekarno-Hatta kini sudah berfungsi lagi.

Kejadian gangguan radar di bandara terbesar di Indonesia ini, ujar Presiden SBY, bukan yang pertama. Karena itu mestinya bisa diantisipasi jika memang ada instrumen pendukung diperlukan. "Jika ada instrumen yang diperlukan, mari kita adakan. Tidak sulit untuk mengetahui sebuah kelengkapan yang diperlukan untuk mencegah insiden ini tidak terjadi kembali," SBY mengingatkan.

Presiden ingin ada perbaikian dalam waktu dekat, aturan juga harus ditegakkan. "Bagi yang lalai dan melakukan kesalahan harus diberikan sanksi," Presiden SBY menandaskan. [zul[


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya