Berita

sby

SBY-DIN

Mengecewakan, SBY dan Kroninya harus Diseret ke Pengadilan

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia memang menyesal telah memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada pemilihan presiden 2009 lalu. Karena itu, pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang disampaikan Rabu kemarin, benar adanya.

"Saya kira pernyataan Pak Din tak mengada-ada. Itulah realitas yang sebenarnya. Betapa muaknya masyarakat terutama terhadap sejumlah kejahatan korupsi yang melibatkan pimpinan teras Partai Demokrat, yang dulunya adalah bintang iklan anti korupsi dari Partai Demokrat," jelas Koordinator Petisi 28 Haris Rusly kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 21/12).

Pernyataan Din bahwa rakyat menyesal, sambung Haris Rusly, sudah dibuktikan secara ilmiah oleh sejumlah lembaga survei. Hasil survei membuktikan elektabilitas SBY dan Partai Demokrat jatuh. "Elektabilitas Partai Demokrat bahkan diperkirakan akan jatuh pada level sekitar 6-7 persen pada Pemili 2014," ungkapnya.

Menurutnya, jatuhnya elektabilitas Partai Demokrat dan SBY adalah bukti nyata masyarakat kecewa terhadap kepemimpinan Presiden SBY dan Partai Demokrat. Karena itu, sambung mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik ini, pemerintahan SBY harus segera disudahi.

"2013 harus jadi tahun 'habis-habisan' untuk mengakhiri rezim SBY dan menyeretnya ke pengadilan untuk dihakimi dan dipenjara atas sejumlah kejahatan korupsi hingga manipulasi dan kecurangan pileg dan pilpres 2009 yang memenangkan Partai Demokrat dan memenangkan dirinya sebagai Presiden untuk periode kedua," tegasnya.

Apa mungkin menjatuhkan SBY pada tahun 2013?

"Semua elemen dan komponen bangsa harus berjuang habis-habisan melalui revolusi dan penghakiman rakyat untuk mejatuhkan SBY, membubarkan parlemen khianat dan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dan tujuan bernegara," demikian Haris Rusly. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya