Berita

sby

SBY-DIN

Mengecewakan, SBY dan Kroninya harus Diseret ke Pengadilan

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 10:57 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia memang menyesal telah memilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada pemilihan presiden 2009 lalu. Karena itu, pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang disampaikan Rabu kemarin, benar adanya.

"Saya kira pernyataan Pak Din tak mengada-ada. Itulah realitas yang sebenarnya. Betapa muaknya masyarakat terutama terhadap sejumlah kejahatan korupsi yang melibatkan pimpinan teras Partai Demokrat, yang dulunya adalah bintang iklan anti korupsi dari Partai Demokrat," jelas Koordinator Petisi 28 Haris Rusly kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 21/12).

Pernyataan Din bahwa rakyat menyesal, sambung Haris Rusly, sudah dibuktikan secara ilmiah oleh sejumlah lembaga survei. Hasil survei membuktikan elektabilitas SBY dan Partai Demokrat jatuh. "Elektabilitas Partai Demokrat bahkan diperkirakan akan jatuh pada level sekitar 6-7 persen pada Pemili 2014," ungkapnya.

Menurutnya, jatuhnya elektabilitas Partai Demokrat dan SBY adalah bukti nyata masyarakat kecewa terhadap kepemimpinan Presiden SBY dan Partai Demokrat. Karena itu, sambung mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik ini, pemerintahan SBY harus segera disudahi.

"2013 harus jadi tahun 'habis-habisan' untuk mengakhiri rezim SBY dan menyeretnya ke pengadilan untuk dihakimi dan dipenjara atas sejumlah kejahatan korupsi hingga manipulasi dan kecurangan pileg dan pilpres 2009 yang memenangkan Partai Demokrat dan memenangkan dirinya sebagai Presiden untuk periode kedua," tegasnya.

Apa mungkin menjatuhkan SBY pada tahun 2013?

"Semua elemen dan komponen bangsa harus berjuang habis-habisan melalui revolusi dan penghakiman rakyat untuk mejatuhkan SBY, membubarkan parlemen khianat dan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dan tujuan bernegara," demikian Haris Rusly. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya