Berita

Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid: Hukum hanya Tajam ke Masyarakat Bawah

JUMAT, 21 DESEMBER 2012 | 10:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL.  Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan kritis atas penegakan hukum selama tahun 2012 ini.

"Bila kasus hukum melibatkan rakyat kecil, hukum sangat sigap bereaksi dan tanpa ampun menjatuhkan vonis yang tidak ringan," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dalam acara "Refleksi 2012" di kawasan Senayan, Jakarta, pagi ini, Jumat, (21/12).

Sebaliknya, sambung Hidayat, kasus yang melibatkan kelompok elit, mata pedang hukum menjadi tumpul, bahkan bisa ditawar. Penegakan hukum kasus korupsi bahkan bersifat politis.

PKS juga mencatat kelemahan kebijakan dan administrasi yang membuat gembong narkoba masih mendapat keringanan hukuman. Vonis ringan masih dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Istana juga masih kerap memberikan grasi kepada bandar narkoba.

Belum lagi, masih kata Hidayat, adanya upaya pelemahan terhadap KPK. Mantan Ketua MPR ini mengatakan, PKS bersama dengan kekuatan politik lain di DPR adalah yang melahirkan KPK dan akan terus berupaya memperkuat institusi lembaga anti korupsi itu.

"Dan juga (penguatan) lembaga penegakan hukum yang sudah ada agar upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan setengah-setengah di negeri ini," pungkas Hidayat, yang juga mantan Presiden PKS ini.

Selain Hidayat Nur Wahid, juga hadir elit Fraksi PKS lainnya. Seperti Wakil Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal; Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim; dan anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy. [zul]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya