Berita

wiranto

Berbeda dengan Prabowo, Wiranto Tak Menyesal Tak Ambil Alih Kekuasaan pada Tahun 1998

RABU, 19 DESEMBER 2012 | 16:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak menyesal atas keputusannya yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan pada tahun 1998 lalu.

Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan kelakar mantan Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Kemarin, dalam sebuah ceramahnya di Jakarta, Prabowo mengaku menyesal tidak melakukan kudeta pada saat kerusuhan massal tahun 1998 silam.

"Saya tidak menyesal dan tidak akan pernah menyesal karena tidak menggunakan Inpres 16/1998 yang memungkinkan saya untuk mengambil alih kekuasaan. Karena saya tidak ingin mengorbankan rakyat," ungkap Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura  ini mengatakan hal tersebut dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema “Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa" dalam Sesi Taaruf Nasional bertemakan Visi Kebangkitan Peradaban Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/12).

Penegasan tersebut disampaikan Wiranto menjawab pertanyaan peserta mengapa pada tahun 1998, Wiranto tidak mengambil kesempatan mengambil alih kekuasaan. Padahal dia memiliki payung hukum untuk memegang kekuasaan nasional pada saat itu.

"Saya ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional. Oleh karena itulah saya mengikuti Pilpres dalam Pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura 4 tahun yang lalu," ujarnya.

Wiranto mengungkapkan, jika dirinya pada saat itu menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi yang terjadi, termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demontrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi.

"Saya tidak ingin negara Indonesia diembargo oleh negara-negara maju karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan. Apalagi saat itu perekonomian kita sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp 15 ribu rupiah per US$ 1 dolar," tegasnya. [zul]



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya