Pemerintah jangan membiarkan masyarakat resah akibat perbuatan oknum pedagang nakal yang memasukkan daging babi untuk bahan bakso. Karena itu pemerintah harus sigap dan menindak pedagang bakso nakal.
"Pemerintah harus sesering mungkin melakukan sidak dan menindak pedagang nakal tersebut. Karena ini sudah merupakan tindakan kriminal, membohongi konsumen seolah-olah bakso halal," ujar anggota Komisi Agama DPR Nasir Djamil (Selasa, 18/12).
Nasir mengatakan, sidak tersebut tidak hanya terbatas pada bakso saja, melainkan juga makanan lainnya yang berbahan daging sapi.
"Memang saat ini harga daging sapi sedang naik, makanya ada saja oknum yang kemudian mengoplos makanan dengan daging babi yang lebih murah. Untuk itu sidak tidak boleh hanya terbatas pada bakso saja, tetapi juga makanan lainnya yang berbahan daging sapi, agar konsumen semakin terlindungi, " ungkap politikus PKS ini.
Menurut Nasir, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim harus mendapatkan jaminan terhadap peredaran makanan yang halal dan sehat serta berkualitas. Oleh karena itu, Nasir mengatakan perlu segera pengesahan RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang saat ini sedang dibahas di DPR.
"Dengan kejadian ini, dimana juga pernah terjadi sebelumnya ada bakso daging tikus dan lain-lain, Fraksi PKS akan mendorong segera disahkannya RUU Jaminan Produk Halal. Apabila sebelumnya ada perdebatan apakah sertifikasi halal bersifat mandatori (wajib) atau voluntary (sukarela), maka kita mendorong agar sertifikasi halal haruslah bersifat mandatory, agar memberikan jaminan keamanan suatu produk untuk konsumen," tandasnya. [zul]
